Peningkatan gizi anak mulai masa kehamilan menurut pakar

id pakar gizi, gizi, kesehatan anak, kecerdasan anak, anak

Peningkatan gizi anak mulai masa kehamilan menurut pakar

Ilustrasi. (Foto Antarasumsel.com/Feny Selly)

Padang (ANTARA Sumsel) - Pakar gizi dari Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat, Nur Indrawati Liputo mengatakan untuk memaksimalkan upaya peningkatan gizi pada anak perlu dilakukan mulai masa kehamilan.

"Asupan gizi harus diperhatikan sejak anak masih dalam kandungan. Ibu perlu minimal empat kali memeriksakan kehamilannya," kata dia di Padang, Kamis.

Ia mengatakan diperlukan minimal 90 tablet pada wanita hamil untuk mencegah anemia.

"Jika tidak, anemia pada ibu bisa turun pada anak, bahkan kemungkinan gizi buruk anak lebih besar," katanya.

Upaya peningkatan gizi pada anak juga berkaitan dengan peningkatan gizi pada ibunya sehingga ibu perlu mengonsumsi makanan tambahan selama masa kehamilan.

Selain itu, upaya menjaga dan meningkatkan gizi pada anak harus dilanjutkan setelah lahir yakni dengan pemberian air susu ibu (ASI) ekslusif selama enam bulan. Untuk anak yang terindikasi kurang gizi, ada masa tambahannya.

Ia mengatakan anak harus diperiksakan setiap bulan hingga berusia lima tahun untuk antisipasi dan penanggulangan gizi buruk.

Menurutnya, berat badan anak perlu diperhatikan. Jika tidak ada peningkatan maka diperlukan  penanggulangan lebih intensif oleh tenaga kesehatan dan ahli gizi.

Secara umum, ia menyampaikan angka kurang gizi pada anak di provinsi Sumbar masih lebih tinggi dari angka nasional sehingga perlu perhatian ibu hamil untuk ikut serta dalam berbagai program pemerintah setempat terkait peningkatan gizi ibu dan anak khususnya balita.

Jika ibu tidak memperhatikan asupan gizinya sejak hamil dan tidak memeriksa secara berkala, maka asupan pada anaknya akan rendah dan berisiko gizi buruk.

Sementara warga Padang Sartini (41) mengatakan saat ini masih ada akses ibu hamil yang terganggu di beberapa daerah terkait pemeriksaan kesehatannya sejak masa kehamilan.

"Ini juga disebabkan angka kemiskinan sehingga pemerintah perlu lebih memperhatikan ke depannya," ujarnya.