Palembang (ANTARA Sumsel) - Program Kampung KB menjadi upaya pemerintah untuk mengetaskan kemiskinan karena lokasi yang dipilih merupakan kawasan pemukiman padat penduduk mendekati kategori kumuh.
Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Selatan Ary Goedadi di Palembang, Senin, mengatakan, melalui program ini maka desa atau dusun yang dipilih akan dibantu sarana dan prasarana oleh pemerintah seperti jalan, fasilitas sanitasi dan lainnya.
"Keberadaan Kampung KB ini diharapkan berdampak luas yakni bukan hanya meningkatkan capaian KB tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan ditandai naiknya ekonomi warga setempat," ujarnya.
Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan hasil, kampung yang masuk dalam kategori Kampung KB harus memenuhi beberapa indikator, antara lain peserta KB yang sedikit, banyak balita dan anak umur sekolah, dan tingkat pendapatan keluarga yang rendah.
Untuk mencapai target peningkatan kesejahteraan warga Kampung KB ini, Presiden sudah menginteruksikan bahwa seluruh lembaga terkait harus ambil bagian, seperti Kementerian PU-Pera untuk memperbaiki jalan, Kementerian Koperasi dan UKM untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan, tuturnya.
Sementara ini, BKKBN sudah memiliki Kampung KB yang dijadikan percontohan di Sumsel yakni Kampung KB di kawasan padat penduduk Seberang Ulu I dan Gandus Palembang.
"Kampung KB di dua kawasan ini sudah didirikan sejak Maret lalu dan sudah mengakses sejumlah bantuan pemerintah seperti dana perbaikan jalan," ucap Ary.
Provinsi Sumatera Selatan menargetkan pendirian Kampung KB di setiap kabupatenn/kota pada 2016 untuk mencapai target peningkatan akseptor Keluarga Berencana pada pasangan usia subur.
Sementara itu berdasarkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 diputuskan laju pertumbuhan pendudukan menjadi 1 persen atau menurun dari 1,8 persen per tahun, angka kelahiran total dari wanita usia subur (TFR) menurun dari 2,6 (lebih dari dua anak tapi tidak sampai tiga anak) menjadi 2,29, dan penggunaan alat kontrasepsi modern berkisar 63 persen.
Sedangkan di Sumsel, berdasarkan survei SDKI 2012 untuk TFR masih diatas rata-rata nasional yakni 2,7.
Kampung KB jadi upaya pemerintah entaskan kemiskinan
Ilustrasi - Pengunjung berpose pada wallpaper kampanye dua anak (ANTARA FOTO)
