Lubuklinggau fokus entaskan kemiskinan

id anak, rumah sakit, warga miskin, kumuh, kota, kemiskinan, lubuklinggau

Lubuklinggau fokus entaskan kemiskinan

Ilustrasi - Warga miskin mengakses pelayanan kesehatan. (Foto Antarasumsel.com/Feny Selly/16/den)

Lubuklinggau (ANTARA Sumsel) - Pemerintah Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, terus berupaya mengurangi jumlah warga miskin dengan salah satunya memasukan program pengentasan kemiskinan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah 2013-2017.

Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Lubuklinggau Sulaiman Kohar, Sabtu mengatakan program pengetasan kemiskinan itu sudah dimasukan dalam Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) sejak 2013 dan hingga saat ini masih berjalan hingga 2017.

Untuk mewujudkan program tersebut Pemerintah Kota Lubuklinggau secara turin melaksanakan monitoring dan evaluasi program-program penunjang kemiskinan tersebut, sehingga pada 2017 tercapai target penurunan sebesar 9,10 persen.

Dalam RPJMD Kota Lubuklinggau 2013-2017 tertulis target penurunan yakni pada 2013 sebesar 12,54 persen, berikutnya (2014) 11,68 persen, 2015 sebesar 10,82 persen, 2016 sebanyak 9,96 persen kemudian 2017 sebesar 9,10 persen.

Program pengentasan kemiskinan itu adalah bedah rumah tak layak huni, program keluarga harapan, program penataan kawasan kumuh 100-0-100, program air bersih untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan program pengadaan gerobak kepada UMKM.

Selain itu program pengembangan sarana dan prasarana pasar tradisional, program Kartu Linggau Bisa Pintar, Program Beasiswa, Program kartu linggau bisa sehat,mobil klinik, program pendidikan dan pelatihan bagi pencaker dan program kemitraan keterlibatan pihak k tiga.

Untuk program bedah rumah dilaksanakan Pemerintah Kota melalui Dinas Sosial dalam bentuk bantuan rehab bangunan rumah tak layak huni, dilaksanakan sesuai dengan usulan dari kelurahan dan kecamatan serta survei tim dinas sosial.

Kegiatan tersebut didanai melalui anggaran APBD dan APBN yang bersumber dari Kementerian Sosial, dengan kriteria rumah tak layak huni diantaranya beralaskan tanah, dinding terbuat dari papan geribik, seng sudah tua dan tidak terdapat MCK.

Selanjutnya program penanggulangan kemiskinan kemitraan keterlibatan pihak ketiga seperti peningkatan sarana-prasarana Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terpadu untuk peningkatan sarana-prasarana pelatihan lebih modern.

Selain itu adanya program KUR untuk UMKM agar permodalan bagi UMKM terbantu.Juga adanya modal gerobak PKL tenda, mesin pembelah, pelurus dan penghalus rotan, mesin kemasan kopi, alat hand sealer dan timbangan pegas.

"Kita juga membantu kepengurusan sertifikat halal untuk produksi pangan, diversikifikasi kerajinan, promosi produk potensi wilayah regional dan nasional serta pembinaan peningkatan mutu produk industry,Ujarnya.

Program itu akan di direalisasikan secara bertahap dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia, namun Pemerintah Kota Lubuklinggau akan tetap berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakan program terbaik dalam pengentasan kemisikinan tersebut.

Humas Pemkot Lubuklinggau Perdian mengatakan Pemerintah Kota Lubuklinggau melalui TKPK terus berupaya mengentaskan kemiskinan yang ada meskipun menemui beberapa kendala.

Ia mengatakan permasalahan yang dihadapi dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Lubuklinggau di antaranya krisis ekonomi yang disebabkan inflasi tinggi yang mengakibatkan harga barang kebutuhan pokok naik.

Selain itu harga komoditas perkebunan turun seperti karet dan sawit padahal mayoritas masyarakat terdiri dari petani karet dan sawit, hal itu lebih diperparah dengan banyaknya masyarakat menjadi penangguran akibat di PHK sejumlah perusahaan akhir-akhir ini.

Berdasarkan data pesentase kemiskinan dan jumlah penduduk Kota Lubuklinggau sejak lima tahun terahir masih tinggi yaitu pada 2008 terdapat 31.751 jumlah penduduk miskin, turun menjadi 28.071 jiwa pada 2009.

Pada tahun 2010 julah warga miskin di daerah itu tercatat 30.869, turun lagi menjadi 29.700 jiwa tahun 2011, untuk 2012 kembali turun menjadi 29.100 dan pada 2013 tercatat 30.700 jiwa.

Dengan jumlah sebanyak itu, menjadi Pekerjaan Rumah (PR) bagi pemerintah Kota untuk mengentaskan masalah tersebut dan akan diatasi melalui program menurunkan angka kemiskinan, katanya.