Mendes PDTT: 56 persen petani gurem

Palembang (ANTARA Sumsel) - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar menyatakan sebagian besar kondisi petani di negara ini kurang baik atau tergolong sebagai petani gurem.

"Berdasarkan data pemerintah menunjukkan 56 persen warga desa yang meggantungkan hidupnya di sektor pertanian merupakan petani gurem atau buruh tani, kondisi ini merupakan fakta yang menyedihkan dan perlu dilakukan upaya perbaikan," kata Marwan seusai membuka Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) XII di Palembang, Senin.

Dia menjelaskan, lahirnya petani gurem di desa-desa membuktikan selama ini terjadi ketimpangan struktur penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam/agraria.

Ketimpangan tersebut berujung pada wajah kemiskinan di desa, dan mendorong masyarakat desa berbondong-bondong ke kota bahkan hingga ke luar negeri dengan menjadi buruh migran untuk mencari sumber kehidupan baru, katanya.

Menurut dia, di tengah hilangnya sumber kehidupan saat ini, rakyat dipaksa beradaptasi dengan degradasi lingkungan hidup yang ekstrem dalam waktu yang singkat, derajat kehidupannya terpaksa turun pada standar yang sesungguhnya tak layak bagi manusia.

Pembangunan berwatak eksploitatif telah gagal memfasilitasi pertumbuhan peradaban komunitas-komunitas rakyat di perdesaan.

Berdasarkan kondisi tersebut Kementerian Desa dan PDTT memiliki agenda strategis prioritas (Nawacita)

Presiden Joko Widodo terutama pada poin tiga yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.

Agenda strategis prioritas Nawacita diterjemahkan ke dalam program kerja prioritas di antaranya gerakan 5.000 desa mandiri, pendampingan dan penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur di desa, mendorong pembentukan dan pengembangan 5.000 Badan Usaha Milik (BUM) Desa.

Kemudian pembangunan infrastruktur untuk mendukung penguatan produk unggulan di 5.000 desa mandiri,

revitalisasi pasar desa di 5.000 desa/kawasan perdesaan, penyiapan implementasi penyaluran dana desa Rp1,4 miliar per desa secara bertahap.

Penyaluran modal bagi koperasi/UKM di 5.000 Desa, pilot proyek sistem pelayanan publik jaringan koneksi internet (online) di 5.000 desa, dan program 'Save Villages" di daerah perbatasan dan pulau-pulau terdepan, terluar dan terpencil, kata Marwan.