Palembang (ANTARA Sumsel) - Anggota Komisi I DPRD Sumatera Selatan mendesak pemprov untuk mengusut tuntas adanya dugaan penerimaan pegawai negeri sipil fiktif.
"Kalau memang ada dugaan itu, kami minta diusut tuntas," kata Anggota Komisi I DPRD Sumatera Selatan Elianuddin HB saat ditanya di Palembang, Senin, mengenai adanya data tentang puluhan ribu PNS di Indonesia diduga fiktif.
Menurut dia, adanya dugaan PNS fiktif itu harus diusut tuntas, karena bukan tidak mungkin ada keterlibatan pihak tertentu sehingga mengakibatkan uang negara menguap.
Persoalan itu tidak boleh dibiarkan dan harus segera diselesaikan hingga tuntas.
Ia memprakirakan persoalan ini tidak akan terjadi secara tiba-tiba, tentunya ada proses yang harus dilalui sehingga muncul dugaan PNS fikitif.
Apalagi lanjutnya secara nasional ada sekitar 57.000 orang, jadi memungkinakan ada unsur kesengajaan yang tidak melalui prosedur rekrutmen.
Ia menilai kalau ada unsur kesengajaan bisa saja terjadi dimana saat ini semua bisa aplikasi online (dalam jaringan internet) dan tentunya datanya sudah sangat rapi.
Terkait dengan persoalan ini tentu dampaknya sangat besar terutama pada sisi anggaran, ujarnya sambil berhitung berapa anggaran yang harus dikeluarkan untuk membayar gaji PNS tersebut.
Wakil rakyat itu juga merasa yakin dari puluhan ribu PNS tersebut tentunya ada juga di Sumsel.
Karena itu, ia mengharapkan supaya diusut tuntas persoalan tersebut, karena menyebabkan kerugian negara.
"Kami juga akan menjadwalkan pertemuan dengan pihak BKN perwakilan daerah ini untuk meminta penjelasan mengenai hal tersebut pada 2-3 Mei mendatang," katanya.
Berita Terkait
"Two in One" pariwisata sekaligus lindungi ekologi
Kamis, 14 Maret 2024 8:30 Wib
Pakar beri tip kepada KPU atasi serangan DDoS
Kamis, 15 Februari 2024 10:57 Wib
Profesionalitas penyelenggara pemilu berperan tenangkan masyarakat
Senin, 29 Januari 2024 6:57 Wib
Dugaan pungli di rutan KPK
Jumat, 19 Januari 2024 14:44 Wib
Debat capres kedua di Senayan
Rabu, 3 Januari 2024 20:45 Wib
Jokowi teken keppres pemberhentian Firli Bahuri sebagai ketua KPK
Jumat, 29 Desember 2023 10:47 Wib
KPK periksa eks anggota KPU Wahyu Setiawan
Kamis, 28 Desember 2023 12:25 Wib
Israel gunakan penahanan administratif untukbalas dendam Palestina
Minggu, 24 Desember 2023 16:41 Wib