Palembang (ANTARA Sumsel) - Panitia khusus I DPRD Sumatera Selatan minta pemprov setempat menyelesaikan sengketa lahan dengan masyarakat, juga memfasilitasi sengketa lahan masyarakat dengan BUMN dan perusahaan swasta.
Ketua Panitia Khusus I DPRD Sumsel Rusdi Tahar menyampaikan hal itu sehubungan dengan laporan hasil penelitian dan pembahasan terhadap laporan keterangan pertanggung jawaban Gubernur Sumatera Selatan tahun anggaran 2015 di Palembang, Jumat.
Menurut dia, Pansus I DPRD Sumsel dapat menerima dan memahami LKPJ Gubernur Sumsel tahun anggaran 2015, tetapi dengan beberapa catatan.
Jadi, ada beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti Pemprov Sumsel antara lain agar segera menyelesaikan terhadap sengketa lahan dengan.
Kemudian terhadap lahan antara masyarakat dengan PTPN VII agar menjadi kajian khusus bagi Pemprov Sumsel dengan melakukan pendekatan yang sama sebagaimana telah dilakukan oleh Pemprov Bengkulu terhadap penyelesaian sengketa lahan antara masyarakat dengan PTPN VII.
Selanjutnya, untuk memperoleh kepastian hukum terhadap izin lokasi dan hak guna usaha PTPN VII Cinta Manis di Kabupaten Ogan Ilir maka pihaknya merekomendasikan untuk melakukan pengukuran ulang lahan terhadap luas lokasinya.
Ia mengatakan selain persoalan itu pemerintah juga memprioritaskan penyelesaian permasalahan batas wilayah provinsi Sumsel dengan provinsi yang berbatasan langsung dengan Provinsi Bengkulu.
Kemudian segera memprioritaskan penyelesaian pembangunan 16 pilar tapal batas wilayah daerah antara Provinsi Sumsel-Bengkulu, dan telah menjadi kesepakatan bersama antara pemerintah pusat, Pemprov Sumsel, dan Bengkulu, ujarnya.
Sementara Kepala Dinas Perkebunan Sumsel Fahrurrozi saat ditanya mengenai persoalan lahan untuk perkebunan tersebut mengatakan kalau untuk perizinan itu ada di kabupaten.
Di kabupaten itu ada tim pengawasan dan pengendalian lahan perkebunan, sedangkan Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel hanya sekadar memonitor dan membina, katanya.
Berita Terkait
Pansus BLBI DPD geram karena Budi Hartono dan Sjamsul Nursalim mangkir lagi
Kamis, 8 September 2022 15:59 Wib
Pansus: Pemerintah miliki pertimbangan matang putuskan nama Nusantara
Senin, 17 Januari 2022 16:12 Wib
DPRD Sumsel bentuk pansus bahas Raperda Disiplin Protokol Kesehatan
Rabu, 25 November 2020 9:21 Wib
Pansus DPRD OKU beri rekomendasikan putusan terhadap LKPJ Bupati TA 2019
Kamis, 23 April 2020 15:19 Wib
PDIP ancam akan keluar dari pansus DPRD Kepri
Selasa, 18 Februari 2020 18:08 Wib
Pansus: Jangan ada politisir masa rehab rekon pascabencana Padagimo
Selasa, 18 Februari 2020 8:58 Wib
Buntut kasus PT Jiwasraya, Komisi XI bentuk Panja Pengawas Jasa Keuangan
Selasa, 21 Januari 2020 13:17 Wib
Dugaan korupsi Jiwasraya, Marwan Jafar dorong dibentuk Pansus DPR
Sabtu, 7 Desember 2019 18:48 Wib