Pemkab Pali inginkan aset PDAM Tirta Lematang

id pemkab pali, pali, aset pdam, pdam tirta lematang, pdam

Pemkab Pali inginkan aset PDAM Tirta Lematang

Logo Pemkab Penukal Abab Lematang Ilir (Antarasumsel.com/Grafis/Den)

Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan, (ANTARA Sumsel) - Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali) menginginkan aset PDAM Tirta Lematang di Pendopo dapat dimiliki karena sudah masuk dalam wilayah pemerintahan.

Kepala PDAM Tirta Lematang Rusdi di Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Selasa, mengatakan, aset itu sudah sepatutnya dimiliki karena Pendopo sudah masuk wilayah PALI sejak pemekaran terjadi pada 2013 dari Pemkab Muaraenim.

"Untuk itu, Pemkab PALI sudah meminta DPRD PALI untuk mengusahakannya, pada pekan lalu jajaran direksi perusahaan sudah beraudiensi," kata dia.

Ia mengemukakan pengambilalihan aset itu menjadi sesuatu yang mendesak karena terkait dengan pemeliharaan pipa.

Saat ini PDAM Tirta Lematang kebingungan untuk memperbaiki pipa di Jalan Merdeka Tikungan Golf, Kelurahan Handayani Mulya, Kecamatan Talang Ubi Pendopo karena masih dimiliki Pemkab Muaraenim.

Sementara, di satu sisi, kebocoran pipa itu membuat layanan air bersih menjadi terganggu.

"Masyarakat hanya tahunya bahwa itu menjadi tanggung jawab PDAM Tirta Lematang, padahal aset tersebut masih milik Pemkab Muarenim," kata dia.

Selain itu, upaya ini juga untuk memperbaiki layanan air bersih di Kabupaten PALI mengingat tarif berlangganan masih terbilang memberatkan masyarakat.

"Jika aset sudah diserahkan, maka pembenahan dapat dilakukan dan PDAM Tirta Lematang dapat lebih profesional," kata dia.

Ia mengemukakan jika aset itu sudah diterima maka perusahaan menargetkan mampu melayani konsumen sebanyak 100 liter/detik dengan cara penambahan kapasitas serta boster untuk wilayah PALI.

Anggota DPRD Pali Rusdi mengatakan bahwa legislator akan mendorong pengalihan aset ini.

Politisi Partai Golkar ini menilai sudah saatnya layanan PDAM diperbaiki agar masyarakat tidak lagi mengeluh dengan pemutusan aliran dan biaya tarif yang mahal.

"Bukan hanya masalah aset, dalam manajemen PDAM juga harus diperbaiki karena saat ini masih kekurangan tenaga kerja. Sebaiknya dilakukan pengangkatan tenaga kerja sukarela," kata dia.