Presiden minta RKP 2017 berubah total

Jakarta, (ANTARA Sumsel) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta agar Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 berubah total dari RKP tahun-tahun sebelumnya.

"RKP 2017 saya ingin perubahan total, menteri yang mengendalikan anggaran dan tidak diberikan kepada bawahan dirjen, direktur," kata Presiden Jokowi ketika membuka sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta, Rabu.

Dalam rapat kabinet paripurna yang juga dihadiri Wakil Presiden M Jusuf Kalla, Presiden menginginkan agar arah penggunaan anggaran dipegang penuh oleh menteri.

"Sehingga dari dirjen ke bawah hanya beri rincian, kebijakan atau 'policy' anggaran tetap dipegang menteri," kata Presiden, menegaskan.

Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga mengingatkan agar tidak lagi dipakai prinsip "money follow function".

Presiden mencontohkan selama ini, misalnya, di Kementerian PU ada anggaran Rp100 triliun, kemudian kepada semua ditjen anggaran langsung diberikan. Begitu juga di direktorat hingga seksi.

"Ini yang menyebabkan anggaran ilang tidak berbekas karena duit mengikuti organisasi yang ada," ucapnya.

Jokowi menyebutkan jika, misal, di tingkat seksi, belum memerlukan anggaran maka tidak perlu dikasih anggaran.

"Jangan sampai setiap seksi ada anggarannya, kalau memang belum ada prioritas jangan diberi, tidak perlu yang namanya setiap ditjen ke bawah ada anggarannya," tuturnya.

Menurut dia, dengan pola seperti itu nanti anggaran hanya dibagi rata saja sehingga tidak jelas fokus dan arah penggunaan anggaran.

"Mestinya 'money follow' program. Program kita apa, semua fokus ke situ. Kalau tidak seperti itu anggaran tidak akan terasa manfaatnya, tidak ada barangnya dan tidak dirasakan oleh masyarakat," tegasnya.

Presiden juga mengingatkan agar program disusun secara konkret.

"Lupakan kata pemberdayaan, penguatan, pengembangan pembangunan, langsung 'to the point' saja, misalnya, beli jaring, benih, kapal untuk nelayan sehingga anggaran larinya tidak kemana-mana," ujarnya.

Selain membahas penetapan tema, arahan kebijakan dan prioritas pembangunan dalam rangka Penyusunan RKP Tahun 2017, sidang kabinet paripurna juga membahas dua topik lainnya yaitu revisi daftar negatif investasi (DNI) dan percepatan integrasi RPJMN 2015 - 2019 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).