DPRD soroti pedagang enggan tempati kios pasar

id dprd lubuklinggau, dprd, pedagang, kios pasar, pasar

DPRD soroti pedagang enggan tempati kios pasar

Ilustrasi - Pasar Tradisional (Foto Antarasumsel.com/Feny Selly)

Lubuklinggau, (ANTARA Sumsel) - DPRD Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, menyoroti para pedagang enggan menempati ratusan petak kios pada dua pasar yang sudah dibangun pemerintah daerah beberapa tahun lalu.

Padahal lokasi itu untuk penampungan pedagang pasar Inpres yang akan direhab pada 2017, kata anggota DPRD Kota Lubuklinggau Hendi Budiono, Rabu.

Ia mengatakan kedua pasar itu sepi dari pedagang yakni pasar semi modren Bukit Sulap di Kelurahan Pasar Satelit dan Pasar Simpang Periuk saat ini hanya dihuni belasan pedagang, sedangkan kios yang kosong mencapai ratusan petak.

"Kita akan mencari akar permasalahan kenapa pedagang tak mau berjualan di dua pasar itu, padahal pemerintah daerah membangun pasar itu sudah menghabiskan dana belasan miliar rupiah," tandasnya.

Tujuan pembangunan dua pasar semi moderen itu untuk merelokasi para pedagang yang berjualan di Pasar Inpres dekat stasiun kereta api dan baru saja diserahkan pemerintah Kabupatren Musirawas pekan lalu.

Wali Kota Lubuklinggau merencanakan akan membangun pasar Inpres menjadi pasar grosir bertingkat lima karena lokasinya strategis dan berada dijantung kota, dan itu sudah mendapat dukungan DPRD.

Tak berpenghuninya dua pasar semi moderen itu diduga kuat ada oknum bermain yang menjual belikan petak kios milik pemerintah tersebut kepada pedagang dengan harga tinggi.

Hal itu diketahui setelah ada pengakuan dari salah seorang pedagang yang akan berjualan di dua pasar tersebut. Mereka dimintai oknum uang jasa jutaan rupiah setiap petak, padahal janji pemerintah daerah kios itu hanya diundi secara gratis.

Untuk memutus mata rantai oknum pemangku kebijakan yang bermain-main dibelakang banyaknya petak kios di dua pasar itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan wali kota untuk mengundi ulang ratusan kios tersebut.

"Bila sampai waktu yang ditetapkan para pedagang masih enggan menempati kios itu, maka wali kota langsung akan mengocok ulang undian bagi pemilik kios di dua pasar tersebut," ujarnya.

Selama ini pedagang enggan menempati kios pasar itu karena pembelinya sepi, menurut dia, hal itu bukan faktor utama tapi untuk memiliki kios itu prosesnya sulit yaitu harus mengeluarkan uang jutaan rupiah.

Padahal mereka mau berjualan dan selama ini memang belum memiliki tempat berdagang, ujarnya.

Salah seorang calon pedagang di Pasar Simpang Periuk Andi (30) mengatakan pihaknya terpaksa berjualan keliling dengan sepeda karena untuk mendapatkan lapak jualan di pasar itu harus membayar Rp4 juta.

"Bila ada uang sebanyak itu lebih baik untuk modal berjualan keliling," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas UMKM dan Pengelola Pasar Kota Lubuklinggau Kahlan Bahar mengatakan pihaknya saat ini telah mengajukan nota dinas ke Wali kota terkait pengosongan pedagang di Pasar Inpres Blok B.

"Usulan pengosongan lapak pasar Inpres itu sudah dinaikkan ke wali kota, kalau sampai batas waktu yang ditentukan pedagang tidak menempati kios pada dua pasar itu maka lapak tersebut akan dikembalikan ke pemerintah," katanya.