Agung Laksono: kami ingin bersatu secara ''fair''

id Agung Laksono, golkar, partai golkar,

Agung Laksono: kami ingin bersatu secara ''fair''

Agung Laksono (FOTO ANTARA)

....Kami memang beda pendapat tapi kami mencintai sebuah persatuan. Kami ingin rekonsiliasi, kami ingin bersatu kembali tapi dengan cara yang 'fair', dengan cara yang adil.....
Jakarta, (ANTARA Sumsel) - Ketua Umum Partai Golkar hasil musyawarah nasional Ancol Agung Laksono mengungkapkan keinginannya untuk bersatu bergabung dengan kubu munas Bali Aburizal Bakrie dengan cara yang adil.

"Kami memang beda pendapat tapi kami mencintai sebuah persatuan. Kami ingin rekonsiliasi, kami ingin bersatu kembali tapi dengan cara yang 'fair', dengan cara yang adil," kata Agung di kediamannya di Jakarta, Selasa (5/1) malam.

Menurut Agung, cara rekonsiliasi yang paling baik ialah dengan mengadakan munas untuk memilih kembali pimpinan Partai Golkar yang baru.

Ia menginginkan diadakan munas secepatnya dan paling lambat pada Februari sehingga Golkar bisa melaksanakan tugas-tugas sesuai kewenangan sebuah partai.

Agung menilai pandangan yang mengatakan untuk tidak perlu mengadakan munas merupakan sikap yang arogan.

"Kami juga mendengar ada pertemuan di bali yang mengatakan menolak melaksanakan munas. Saya kira itu sebuah putusan yang¿ tidak simpatik," jelas Agung.

Ia juga menyayangkan sikap kubu Aburizal yang dinilai tidak menanggapi upaya pembentukan tim dari kubu Agung untuk melakukan komunikasi.

"Tapi tampaknya mereka tidak menanggapi, dan tidak ada niat sama sekali dan terlihat arogan mengatakan bahwa tidak perlu ada munas. "Saya kira sikap-sikap seperti itu yang kami serahkan kepada publik silakan menilai, bahwa kami yang ingin melaksanakan rekonsiliasi secara damai," ujar Agung.

Ia menginginkan munas Golkar diadakan secara terbuka dan memilih kembali kepemimpinan yang baru dengan demokratis.

"Kalau sudah seperti itu, dilakukan secara demokratis dan terbuka, maka siapapun ya harus legowo menerima siapapun yang diputuskan," kata Agung.

Agung juga meminta untuk menunda pencalonan ketua DPR dari Partai Golkar karena partai sedang tidak memiliki "legal standing".

"Karena situasi sekarang terjadi kekosongan maka sebaiknya usulan calon ketua DPR dari Partai Golkar ditunda, tidak bisa dilaksanakan," ujar dia.