Jakarta, (ANTARA Sumsel) - Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru, di Jalan Kuningan Persada kav 4 Jakarta Selatan, diklaim memiliki keunggulan karena berteknologi tinggi.
"Gedung ini dirancang sebagai 'smart building', 'green building' dan 'secure building'," kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam peresmian gedung baru KPK tersebut, di Jakarta, Selasa.
Peresmian gedung itu dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Presiden ke-6 Susilo bambang Yudhoyono dan Presiden ke-3 BJ Habibi serta menteri Kabinet Kerja, pimpinan lembaga penegak hukum dan lembaga tinggi negara lain.
"Green building karena tidak ada setetes pun air hujan yang mengalir ke lingkungannya karena ada resapan, jadi digunakan untuk 'flushing' toilet dan menyiram tanaman di KPK. Mudah-mudahan ini menjadi contoh teman-teman di DKI Jakarta. Gedung ini juga dilengkapi 'central control' yang memungkinkan pemakaian AC dan listrik sesuai dengan pergerakan manusia yang ada di dalam. Mudah-mudahan gedung ini menjadi contoh dan untuk membuat gedung tenaga surya lain," tambah Agus.
Selain itu gedung tersebut juga disebut aman karena adanya jalur tersendiri saat pemeriksaan.
"Kami juga ingin melaporkan meski gedung belum sepenuhnya optimal tapi kami juga mendesain orang yang masuk ruang tertentu hanya di ruang yang berhak karena ada 70 ruang pemeriksaan. Seseorang terperiksa di ruang satu tidak mungkin masuk ruang dua, aliran terperiksa dan pemeriksa tidak mungkin bertemu," ungkap Agus.
Proses pemeriksaan itu juga sudah dilengkapi dengan alat "voice to text" di setiap ruangan sehingga rekaman pemeriksaan dapat langsung diterjemahkan dalam bentuk tulisan.
"Perjuangan mewujudkan gedung ini tidak sederhana, tahun 2012 masyarakat berduyun-duyun melakukan saweran KPK yaitu koin KPK, dengan adanya itu alhamdulilah teman-temah DPR menyetujui anggaran yang cukup untuk gedung KPK tapi uang saweran kita kembalikan ke Kementerian Keuangan sehingga tidak sepeserpun mengalir ke KPK," jelas Agus.
Sedangkan Presiden Joko Widodo menegaskan agar gedung baru dapat meningkatkan upaya pemberantasan korupsi.
"Saya menegaskan dukungan kepada pimpinan dan staf KPK untuk menjalankan mandat Undang-undang. Pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti, saya harap pimpinan KPK bisa langsung bekerja di gedung baru dengan semangat baru," kata Presiden.
Namun semangat saja, menurut Presiden, tidak cukup tapi juga harus didukung dengan kapasitas kelembagaan dan Sumber Daya Manusia.
"Semangat tidak cukup, tapi perlu ditopang kapasitas kelembagaan yang kuat, SDM yang kuat, apalagi KPK menghadapi tantangan yang semakin berat. Bukan hanya banyaknya dan kompleksitas kasus, tapi juga berhadapan dengan harapan publik yang tinggi terhadap kinerja pemberantasan krouspi yang tinggi. Semua tantangan dihadapi dengan menambah kapasitas kelembagaan SDM dan sarana prasarana pendukungnya," ungkap Presiden Jokowi.
Presiden mengakui bahwa selama ini pemerintah kurang mendukung KPK khususnya dalam penyediaan gedung.
"Sejak berdirinya KPK, fasilitas yang diberikan negara utamanya gedung baru belum cukup representatif sehingga fasilitas gedung baru harus dijadikan upaya untuk menjadikan KPK makin kuat. Gedung memang bukan yang terpenting tapi gedung dengan fasilitasnya menunjang semangat KPK untuk pemberantasan korupsi," ungkap Presiden Jokowi.
Luas bangunan berlantai 16 tersebut adalah 39.629 meter persegi dan dibangun sejak 29 November 2013. Pembangunan dilakukan dengan menggunakan anggaran tahun jamak sebesar Rp314,15 miliar yang bersumber sepenuhnya dari APBN.
Sejumlah pejabat yang hadir pada acara peresmian itu masing-masing, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli, Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono.
Selanjutnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Indonesia Muhammad Nasir, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laloy, Menteri Pariwisata Arif Yahya.
Juga hadir Jaksa Agung M Prasetyo, Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Kepala Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan M Yunus, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani, Wakil Gubergur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat.
Dan termasuk juga mantan komisioner KPK Chandra M Hamzah, Abraham Samad, Adnan Pandu Pradja, Bibit Samad Rianto, Bambang Widjojanto, Busyro Muqoddas, Zulkarnain, Tumpak Hatorangan Panggabean, Johan Budi, Erry Riyana, Mas Ahmad Santosa dan Taufiequrrachman Ruki.
