Palembang (ANTARA Sumsel) - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia Komisariat Palembang melakukan aksi menyampaikan tuntutan kepada pemerintah supaya menolak perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia.
"Kami mengharapkan pemerintah memiliki keberanian untuk menasionalisasi aset kita terutama yang selama ini disedot PT Freeport," kata koordinator lapangan Irwansyah di sela aksinya di bawah Jalan Layang Mapolda di Palembang, Senin.
Menurut dia, selama 47 tahun bercokol di Indonesia PT Freeport tidak memberi keuntungan justru bagai benalu yang mematikan dan menginjak harga diri bangsa.
"Bisa diukur dari kesejahteraan penduduk Papua di Wilayah PT Freeport yang masih berada di bawah garis kemiskinan," kata dia.
Melalui aksi tersebut, ia dan rekan-rekannya berharap, pemerintah tidak melanjutkan kontrak karya dengan PT Freeport Indonesia yang akan berakhir pada 2021.
"Kami berpandangan akan jauh lebih baik bila pemerintah menasionalisasi aset PT Freeport dengan menyerahkan kepada BUMN yang berkompeten ," ujarnya.
Selain itu, para mahasiswa ini berharap mafia kontrak PT Freeport dalam gedung perwakilan rakyat dapat diusut dan diberantas.
Aksi yang dilakukan di bawah jalan layang simpang Mapolda tersebut dilakukan dengan menggelar poster bertuliskan bernada penolakan.
Para peserta aksi pun dilengkapi dengan atribut topeng dan meneriakan tuntutan di tengah pengguna jalan.
Berita Terkait
Hakim tolak gugatan praperadilan MAKI terhadap Polda Metro Jaya terkait Firli
Jumat, 5 April 2024 14:07 Wib
KPK ingatkan penyelenggara negara tolak gratifikasi jelang hari raya
Selasa, 26 Maret 2024 15:09 Wib
PN Jaksel tolak gugatan praperadilan crazy rich Surabaya Budi Said
Selasa, 19 Maret 2024 10:13 Wib
Majelis hakim tolak keberatan Karen Agustiawan
Senin, 4 Maret 2024 12:44 Wib
Inggris tolak rencana Israel pasca perang di Gaza
Sabtu, 24 Februari 2024 11:10 Wib
Pj Gubernur Sumsel ajak masyarakat tolak politik uang
Selasa, 13 Februari 2024 17:05 Wib
Kurator tolak pernyataan kepailitan BUMN jadi modus cegah bayar utang
Selasa, 6 Februari 2024 14:25 Wib
Legislator tolak kebijakan vaksin COVID-19 berbayar
Senin, 8 Januari 2024 13:37 Wib