Pemprov akan panggil manajemen PT KAI

Palembang (ANTARA Sumsel) - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memanggil pimpinan PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional III, terkait adanya permasalahan lahan dengan penduduk di Kota Palembang sehingga harus diselesaikan secara bersama.

Asisten Pemerintahan Pemerintah Provinsi Sumsel Ikhwanuddin saat menerima ratusan orang pendemo terkait rencana penggusuran lahan oleh PT KAI di Palembang, Rabu mengatakan, pihaknya akan memanggil pejabat PT KAI untuk membicarakan permasalahan tersebut.

Sebagaimana ratusan warga Kemang Agung Kertapati Palembang mendatangi kantor Gubernur Sumsel supaya Pemerintah Provinsi memperjuangkan untuk menolak PT KAI melakukan penggusuran rumah warga.

Nantinya, lanjut dia, pihaknya akan minta keterangan pimpinan PT KAI tentang permasalahan yang menjadi persoalan masyarakat Kertapati lahannya akan digusur.

Ia mengatakan, yang jelas nantinya akan diambil keputusan terbaik supaya tidak ada pihak dirugikan.

Jadi selaku pemerintah sudah menjadi tanggung jawab untuk memperjuangkan kebenaran termasuk keluhan warga, ujar dia.

Sementara dalam orasi warga Kertapati yang mengatasnamakan Solidaritas Masyarakat Korban Penggusuran Kelurahan Kemang Agung Kertapati dengan koordinator aksi Hendra Bakti, menuntut di antaranya menolak penggusuran.

Dalam orasi itu juga disebutkan untuk menghentikan segala bentuk dan upaya PT KAI akan menggusur tanah dan pemukiman yang telah ditempati warga lebih dari 40 tahun.

Apalagi sesuai dengan Nawacita pemerintahan dimana negara melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga.

Selain itu juga menuntut kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat sebagai pemegang hak atas tanah yang ditempati, tambah dia.