Pengamat: Hentikan seret Pertamina ke lingkaran politik

id pertamina, minyak, politik, mea, masyarakat ekonomi asean

Pengamat: Hentikan seret Pertamina ke lingkaran politik

Pertamina (Foto Antarasumsel.com/Evan/15)

....Pertamina adalah perusahaan negara yang harus dijaga independensinya dalam mengelola minyak dan gas nasional....
Jakarta, (ANTARA Sumsel) - Kalangan pengamat meminta agar upaya-upaya yang akan menyeret Pertamina ke lingkaran politik segera dihentikan karena hal itu hanya akan mengganggu kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu.

"Harus dihentikan. Karena `gangguan-gangguan seperti itu akan membuyarkan konsentrasi Pertamina. Pertamina menjadi terganggu untuk hal-hal yang semestinya tidak menjadi domain mereka secara profesional," kata  pengamat BUMN Universitas Indonesia Toto Pranoto di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, pemberitaan yang bergulir mengenai surat SN kepada Dirut Pertamina, sangat merugikan Pertamina dan berpotensi mengganggu kinerja BUMN tersebut.

Untuk itu, lanjutnya,  tidak ada jalan lain kecuali menghentikan upaya-upaya yang bisa menyeret Pertamina ke lingkaran politik.

Toto menyatakan, penyeretan Pertamina ke dalam lingkaran politik,  sangat merugikan, terlebih pada saat ini, ketika tantangan yang dihadapi sangat besar  di antaranya, persiapan agar bisa bersaing dengan pasar global, serta anjloknya harga minyak dan gas.

Itulah sebabnya, lanjutnya  meski pemberitaan mengenai SN bergerak seperti bola liar, hendaknya tidak membawa-bawa BUMN tersebut.

Toto menjelaskan, sebagai entitas bisnis, Pertamina memang sebaiknya dibiarkan bekerja secara profesional, terlebih lagi  selayaknya BUMN, Pertamina juga merupakan motor penggerak ekonomi, sehingga harus diperlakukan dan dikondisikan agar bisa bekerja secara optimal.

Menurut dia, hal ini penting, terlebih Indonesia akan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) awal 2016, dimana kondisi persaingan semakin terbuka.

"Kalau BUMN terus menjadi objek permainan politik, kita tidak akan bisa bersaing. Kapan kita bisa maju," katanya.

Toto kemudian membandingkan antara Indonesia dan negara tetangga, misalnya bagaimana Malaysia memperlakukan Khazanah dan  Singapura terhadap Temasek.

Ia menilai perlakuan para pejabat dan politisi Indonesia terhadap BUMN, termasuk Pertamina, ternyata masih jauh dari harapan.

"Jika saja pemerintah sudah menempatkan BUMN pada ranah bisnisnya, tentu tidak akan ada lagi penyeretan BUMN ke lingkaran politik," katanya.

Di sisi lain, Toto mendukung sikap Pertamina yang tetap profesional menghadapi berbagai gangguan tersebut di mana manajemen Pertamina,  sudah mendudukkan persoalan ini pada tempatnya. Meski belum menjadi perusahaan publik, tapi Pertamina sudah memegang teguh prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Senada dengan itu anggota Komisi VII DPR Kurtubi mendukung Pertamina sebaiknya tidak diseret ke dalam lingkaran politik, termasuk di dalamnya, jangan sampai terdapat kepentingan politik yang dibawa ke ranah bisnis di lingkup BUMN.

''Pertamina adalah perusahaan negara yang harus dijaga independensinya dalam mengelola minyak dan gas nasional. Tidak boleh ada yang membawa Pertamina ke persoalan politik dan juga tidak boleh ada kepentingan politik yang masuk ke Pertamina,'' katanya.

Untuk itu Kurtubi juga setuju terhadap sikap Pertamina yang tetap profesional dan mengedepankan tata kelola perusahaan dengan baik. Termasuk menyikapi adanya kepentingan politik seperti saat ini.      
"Pertamina memang harus mempertimbangkan bisnis murni. Mereka akan menjadikan GCG sebagai pertimbangan utama," katanya.