Legislator: kondisi pertumbuhan ekonomi nasional alami perlambatan

Palembang (ANTARA Sumsel) - Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Sumatera Selatan menyatakan secara makro kondisi pertumbuhan perekonomian nasional mengalami perlambatan, sehingga berdampak terhadap penurunan daya beli, pengangguran dan sebagainya.

"Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi," kata Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Sumatera Selatan, Nasrun Madang di Palembang, Senin pada pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan APBD 2016.

Menurut dia, kondisi tersebut tentu berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan, menurunnya harga jual berbagai komoditas unggulan seperti karet, kelapa sawit/CPO, batu bara dan lainnya yang berpengaruh sangat signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Selain itu, kabut asap yang terjadi pada tahun ini sungguh luar biasa dan membawa dampak buruk secara ekonomi maupun sosial, katanya.

Ia mengatakan, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana secara nasional pada tahun 2015 ini saja kerugian yang ditimbulkan akibat kabut asap sekitar Rp20 triliun.

Kerugian terjadi terutama di daerah-daerah yang mengalami kebakaran hutan dan lahan khususnya lahan gambut termasuk di Sumsel, ujarnya.

Ia menyatakan, dampak kabut asap juga berpengaruh pada sektor transportasi yang merupakan faktor utama dalam pendistribusian barang dan jasa.

Kabut asap juga telah membuat menurunnya kualitas udara yang membawa dampak buruk bagi kesehatan masyarakat, tuturnya.

"Saat ini kondisi asap di Sumsel semakin menipis dan kualitas udara mulai membaik, hal ini tentu tidak terlepas dari berbagai langkah dan upaya serius Pemprov Sumatera Selatan dan pemerintah pusat serta bantuan negara-negara sehabat yang didukung penuh oleh masyarakat setempat," katanya.

Sementara Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Sumatera Selatan Joncik Muhammad mengatakan, bencana kabut asap terjadi setiap tahun, karena itu tahun-tahun mendatang diperlukan langkah antisipatif dan preventif untuk mewujudkan Sumsel zero hot spot.

"Kami memahami, langkah itu memerlukan dana yang tidak sedikit, akan tetapi Fraksi PAN berpendapat mencegah lebih baik daripada memadamkan, karena itu tahun mendatang alokasi anggaran pada pos pencegahan bencana kebakaran lahan dan hutan dapat ditingkatkan secara proporsional sesuai dengan besarnya potensi kebakaran lahan dan hutan di Sumsel," katanya.