Pemkot Palembang raih predikat WTP

Palembang (ANTARA Sumsel) - Kota Palembang Sumatera Selatan, kembali meraih penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah dari Badan Pemeriksaan Keuangan pada 2015.

Berdasarkan rilis yang diterima Antara, Jumat, penghargaan tersebut diberikan Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro ke Wali Kota Palembang Harnojoyo dalam Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat.

"Penghargaan ini merupakan kerja keras dari Pemerintah Kota Palembang dalam mengelola keuangan berdasarkan standar prosedur akuntansi yang ditentukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan dukungan dari masyarakat Palembang," ujar Harnojoyo.

Ia mengemukakan, penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi catatan tersendiri bagi Pemkot Palembang karena menjadi yang kelima.

"Keberhasilan ini bukan atas kinerja pemkot sendiri, tapi atas kerja keras semua pihak yang terlibat dalam pemerintahan sehingga mendapatkan opini WTP," ucapnya.

Ke depan, Harno berharap, prestasi ini dapat menjadi pelecut kalangan birokrat untuk terus membangun dan mensejahterakan masyarakat Kota Palembang.

"Selain itu, saya berharap prestasi WTP yang diraih oleh Pemkot Palembang ini dapat dipertahankan ke depannya," kata dia.

Sementara, Bambang P.S Brodjonegoro mengatakan rakernas merupakan agenda rutin yang telah diselenggarakan sejak tahun 2008 dan setiap tahunnya akan berkelanjutan. Tahun ini, tema yang diangkat impelemntasi akuntasi pemerintahan berbasis aktual, era baru akuntasi dan pelaporan keuangan pemerintah.

"Tema ini diangkat sebagai upaya komitmen sinergi pengola keuangan negara di pemerintah pusat dan pemerintahan di daerah berbasis aktual," kata dia.

Untuk itu, lanjut dia, Kemenkeu akan mendorong pelaporan sesuai standar dengan regulasi, peningkatan SDM, dan pengembangan sistem informasi.

"Pelaporan keuangan menjadi kebutuhan statistik kebijakan fiskal. Pemerintah secara konsisten meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan negara," kata Bambang.