BKPM berikan kemudahan perizinan bagi investor

id bkpm, badan koordinasi penanaman modal, beri kemudahan kepada investor, investor

BKPM berikan kemudahan perizinan bagi investor

Badan Koordinasi Penanaman Modal (Antarasumsel.com/Grafis/Aw)

...Kami mencoba 'short cut' agar izin investasi itu bisa dilakukan investor sambil melakukan konstruksi dan mengurus izin yang lain, jadi secara pararel bisa diproses sambil berjalan...
Jakarta (ANTARA Sumsel) - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Franky Sibarani mengatakan pemerintah akan memberikan kemudahan perizinan bagi para investor agar dapat melakukan pembangunan seusai mendapatkan izin prinsip.
      
"Kami mencoba 'short cut' agar izin investasi itu bisa dilakukan investor sambil melakukan konstruksi dan mengurus izin yang lain, jadi secara pararel bisa diproses sambil berjalan," katanya seusai mengikuti rapat koordinasi membahas perizinan investasi di Jakarta, Senin.
       
Franky menjelaskan selama ini setelah mendapatkan izin prinsip, investor harus mengurus perizinan yang lain dan baru bisa melakukan pembangunan konstruksi setelah keseluruhan proses izin tersebut selesai.
       
Dengan adanya proses deregulasi terhadap perizinan tersebut, tambah dia, maka setelah mendapatkan izin prinsip, investor bisa langsung memulai proses konstruksi agar bisa mempercepat masa produksi.
       
"Izin prinsip dan konstruksi umumnya dibutuhkan enam bulan hingga setahun. Proses itu bersama izin-izin yang lain membutuhkan waktu yang tidak cepat. Kita akan mempercepat itu," ujar Franky.
       
Ia menambahkan kemudahan proses perizinan ini lebih diwacanakan untuk membuka investasi di kawasan industri yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar lebih mudah pengawasannya dalam konteks lingkungan hidup.
       
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Saleh Husin menambahkan pemerintah juga siap memberikan insentif bagi investor yang ingin membangun di kawasan terpencil maupun Indonesia bagian timur.
       
"Kita ingin ada rangsangan agar industri cepat berkembang, terutama di daerah timur seperti Sulawesi, Kalimantan dan Papua. Bentuknya bisa bermacam-macam, ada tax holiday, tax allowance termasuk kemudahan di BKPM," ujarnya.
       
Selain itu, pemerintah ingin mempermudah para pengusaha manufaktur untuk mendapatkan bahan baku, karena selama ini bahan baku dalam kondisi saat ini sulit didapatkan dan harus diperoleh melalui impor.
       
"Berbagai macam izin di sektor kementerian harus dipermudah agar industri lebih mudah mendapatkan bahan baku, agar bisa menciptakan nilai tambah, melahirkan lapangan kerja lebih banyak dan mendorong ekspor," kata Saleh.