Disperindagkop: 10 pasar tradisional Palembang harus direvitalisasi

Palembang, (ANTARA Sumsel) - Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Palembang Syahrul Hefni mengatakan, setidaknya 10 pasar tradisional dari 20 yang ada di kota itu harus direvitalisasi karena sudah tidak layak dan sangat memprihatinkan.

Syahrul Hefni di Palembang, Rabu, mengatakan, untuk itu pemerintah kota telah membuat rancangan revitalisasi seluruh pasar tradisional dengan target rampung pada 2019.

"Dana dapat bersumber dari berbagai pihak, seperti pemerintah pusat melalui APBN juga menganggarkan perevitalisasian pasar tradisional di seluruh Indonesia," kata dia.

Ia menjelaskan, pada tahun ini Pemkot Palembang juga mendapatkan alokasi dari pemerintah pusat untuk membenahi Pasar Alang-Alang Lebar.

"Semoga saja terkejar, karena sempat ada keterlambatan penyerahan Detailed Engineering Designed (DED) untuk revitalisasi pasar Alang-Alang Lebar," kata dia.

Terkait target revitalisasi hingga 2019 itu, menurutnya, pemkot merencanakan akan memperbarui minimal dua pasar setiap tahun.

"Target ini tidak bisa muluk-muluk karena proses kerap terkendala penyediaan lahan, seperti di Pasar 26 Ilir yang lahannya sangat sempit," kata dia.

Ia mengemukakan, pemkot mengalami kesulitan karena terdapat bangunan rumah toko (ruko) milik warga sehingga kesulitan membebaskan lahan. 

"Justru lebih banyak pasar tumbuh, ketimbang pasar 26 Ilir yang sebenarnya. Ada tiga pasar lagi yang menurut saya sudah sangat mendesak untuk direhab atau dibangun kembali yakni Pasar Kebun Semai, Pasar Tangga Buntung, dan Pasar Gandus," kata dia.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan, Permana mengatakan Kementerian Perdagangan mengalokasikan dana Rp32 miliar untuk revitalisasi sejumlah pasar tradisional di Sumatera Selatan pada 2015.

Perevitalisasian pasar tradisional di Sumsel ini masuk dalam program pemerintah Joko Widodo yang menargetkan perbaikan 5.000 pasar dalam lima tahun.

"Pemilihan pasar ini tentunya tidak asal, melalui suatu studi kelayakan. Pemerintah tidak menginginkan suatu pasar yang direvitalisasi justru jadi sepi lantaran ditinggalkan pembeli dan pedagang," kata dia. 

Ia meminta, bagi pemerintah kabupaten/kota yang terpilih segera mengurus legalitas dari kepemilikan pasar agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari.

"Pemerintah kabupaten/kota sepatutnya jemput bola, karena pemerintah pusat sifatnya menunggu. Jika sudah memenuhi semua prasyaratan maka akan langsung dilelang dan segera dibangun. Pasar 10 Ulu Palembang contohnya, yang hanya membutuhkan waktu 4,5 bulan saja," ujar dia.