Guru madrasah keluhkan terlambatnya pencairan dana BOS

id guru, guru madrasah, demo, unjuk rasa, dinas pendidikan, dana bos, bantuan opersional sekolah

Guru madrasah keluhkan terlambatnya pencairan dana BOS

Pengunjuk rasa dari Forum Silaturahmi Kepala-Kepala Madrasah dan Guru Swasta se-Kota Palembang membawa spanduk saat melakukan unjuk rasa di Gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Palembang, Senin (21/9). (Foto Antarasumsel.com/Nova Wahyudi/15/den)

Palembang, (ANTARA Sumsel) - Para guru yang tergabung dalam forum silaturahmi para kepala madrasah dan guru swasta se-Kota Palembang mengeluhkan terlambatnya pencairan dana bantuan operasional sekolah.

Para guru itu melakukan demo ke DPRD Sumatera Selatan dan ditemui oleh Komisi V DPRD Sumsel dan anggota dewan lainnya di Palembang, Senin.

Salah seorang pendemo, Khairil mengatakan, pihaknya mempermasalahkan lambatnya pencairan dana bantuan operasional sekolah (BOS).

Sebagai contoh triwulan I seharusnya cair antara Januari-Maret ternyata cair pada Mei (lima bulan).

Lalu triwulan II seharusnya cair antara April-Juni sampai sekarang belum cair (enam bulan) dan sekarang triwulan III sudah juga hampir habis, sedangkan sekolah-sekolah di Dinas Pendidikan selama ini tidak ada masalah terkait pencairan BOS, katanya.

Selain itu, impasing di Diknas sudah dicairkan sesuai dengan golongan yang setara sejak tahun 2012, tapi di Kementerian Agama sampai sekarang belum jelas ada tanda-tanda akan dibayarkan.

Permasalahan lainnya terlalu jauh jarak pemisah antara sekolah/madrasah swasta dengan madrasah negeri dimana gaji guru sudah besar sesuai golongan tersedia setiap bulan. 

Operasional sekolah sudah siap termasuk perbaikan ringan sudah siap, sementara madrasah swasta penghasilannya sudah kecil, operasional sekolah dan perbaikan ringan semua tertumpu pada dana Bos.

Sementara Ketua Komisi V DPRD Sumsel Fahlevi Maizano di dampingi anggota DPRD Sumsel Didi Efriadi, Syaiful Fadli di hadapan massa mengatakan kalau pihaknya sudah ke Kementerian Agama pada 2 September lalu.

Terkait dengan persoalan itu maka pada 28 September nanti akan dilakukan pertemuan dengan pihak terkait, katanya.