Gapkindo: petani tingkatkan kualitas olahan karet

Palembang (ANTARA Sumsel) - Petani karet harus meningkatkan kualitas bahan olahan jika ingin mendongkrak harga dan memperbaiki citra komoditas di pasar dunia yang sudah dicap kotor, kata Asisten Sekretaris Eksekutif Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) Sumsel Nur Ahmadi.

"Persoalan kualitas bahan olah (bokar) karet dari petani itu sudah sangat kritis sehingga perlu diselesaikan. Petani sengaja mencampur bokar dengan maksud agar beratnya bertambah, tapi langkah ini justru membunuh sendiri sehingga tidak ada yang mau membeli dengan harga mahal," kata Nur dalam acara Diseminasi dan Kajian Ekonomi Regional Sumsel di Palembang, Kamis.

Ia melanjutkan, sementara ini petani menerima harga jual yang tidak layak yakni hanya berkisar Rp6.500 - Rp7.000 per kilogram.

Menurut Ahmadi, pengusaha sebenarnya mau membeli dengan harga tinggi untuk kadar karet kering 100 persen karena tidak akan menambah biaya produksi.

Namun, kenyataanya justru sebagian besar pabrik karet di Sumsel masih menerima bokar dengan kadar 40 persen hingga 50 persen.

Gapkindo Sumsel menyayangkan kondisi ini karena sudah berlangsung selama puluhan tahun meski para petani karet sudah mengetahui cara mengolah getah karet yang baik.

"Seharusnya ada intervensi dari pemerintah seperti mengeluarkan berbagai regulasi untuk mendorong peningkatan kualitas bokar petani. Semisal pabrik dilarang menerima karet yang kadarnya tidak 100 persen," kata dia.

Oleh karena itu, jika kualitas bokar tidak segera ditingkatkan maka karet Sumsel yang merupakan kontributor terbesar untuk produksi Indonesia akan semakin tertinggal dari negara produsen lainnya.

Apalagi, saat ini sudah ada negara pemain baru di pasar karet global yang gencar memasarkan, Myanmar, Kamboja, dan Vietnam yang mampu menghasilkan karet dengan kualitas lebih bagus.

"Jika tidak ada upaya serius maka harga karet akan semakin anjlok, bukan hanya karena kualitasnya yang rendah tapi juga karena kalah bersaing," kata dia.

Sementara itu Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumsel Ekowati Retnaningsih, mengatakan, sebetulnya pemerintah daerah sudah berupaya meningkatkan kualitas bokar milik petani di provinsi itu.

"Sosialisasi ke masyarakat sudah dilakukan melalui program bokar bersih, tapi karena budaya yang sudah bertahan selama puluhan tahun sehingga menjadi sulit," kata dia.

Sebelumnya, Kepala Dinas Industri dan Perdagangan Sumsel Permana mengatakan pemda akan membuat peraturan daerah (perda) yang mengatur penerapan bokar bersih.

Perda tesebut merupakan salah satu peningkatan upaya setelah terbitnya SK gubernur terkait pengaturan program itu.