Palembang (ANTARA Sumsel) - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu, Jimly Ashiddiqie mengharapkan Pilkada serentak di Provinsi Sumatera Selatan, pada 9 Desember 2015 terlaksana dengan aman.
"Harapan saya tidak ada laporan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh aparat KPU maupun Bawaslu," ungkap mantan pimpinan KPK ini dihadapan perwakilan KPU kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan pada sosialisasi Kode Etik Pilkada serentak di Aula KPU Sumsel di Palembang, Kamis.
Ia menggambarkan, pelaksanaan Pilkada aman merupakan cerminan pelayanan yang baik dan efektif pejabat penyelenggara Pemilu di daerah tersebut.
Tim Pemeriksa Daerah (TPD), tokoh masyarakat yang telah terbentuk diharapkannya dapat menjadi pengawas pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) 2015 yang efektif dan baik.
TPD di tiap provinsi sendiri berasal dari unsur tokoh masyarakat sebanyak dua orang, Bawaslu Provinsi satu orang dan KPU provinsi satu orang.
TPD tokoh masyarakat bekerja tanpa digaji, namun keterlibatan serta kontribusinya sangat diharapkan terutama untuk penegakan kode etik itu sendiri.
"Kode etik itu memang privat, kalau bersentuhan dengan publik maka itu kepentingan umum dan harus terbuka serta diketahui bersama," jelas dia.
Anggota TPD tokoh masyarakat Sumsel, Zukfikri Sulaeman yang turut hadir pada kesempatan itu mengharapkan kinerja para penyelenggara pilkada serentak di tujuh daerah di Sumsel.
"Pengawas serta pesertanya diharapkan dapat mempertahankan kualitas pesta demokrasi di Sumsel," katanya.
Untuk itu TPD akan memproses setiap pelanggaran pemilu yang terjadi serta memberikan rekomendasi kepada KPU untuk ditindaklanjuti.
"TPD adalah perpanjangan tangan dari DKPP RI dan mempunyai jaringan di setiap daerah," ungkapnya.
Di Sumsel ada tujuh kabupaten yang akan menggelar pilkada yakni Ogan Ilir, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Musirawas, dan dua daerah pemekaran yakni Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan Musirawas Utara.
Berita Terkait
Dewas KPK: 12 pegawai bersalah soal pungli di Rutan KPK
Kamis, 15 Februari 2024 15:53 Wib
Ketua DKPP: Pelanggaran kode etik KPU RI tak pengaruhi pencalonan Gibran Rakabuming
Senin, 5 Februari 2024 14:24 Wib
Dewas KPK gelar sidang etik pegawai terkait pungli di Rutan KPK
Rabu, 17 Januari 2024 13:32 Wib
Dewas KPK periksa 169 pegawai terkait pungli di Rutan KPK
Selasa, 16 Januari 2024 10:58 Wib
Dewas KPK sebut pungli di Rutan KPK tembus Rp6,1 miliar
Selasa, 16 Januari 2024 7:19 Wib
Dewas KPK: Firli Bahuri langgar kode etik
Rabu, 27 Desember 2023 14:10 Wib
MAKI akan penuhi undangan Dewas KPK
Jumat, 22 Desember 2023 9:37 Wib
Dewas KPK hadirkan Alex Tirta dalam sidang kode etik Firli Bahuri
Kamis, 21 Desember 2023 14:56 Wib