Kementerian BUMN usulkan PMN 22 perusahaan

Jakarta (ANTARA Sumsel) - Kementerian BUMN mengusulkan pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp28,750 triliun kepada 22 perusahaan milik negara pada tahun anggaran 2016.
        
"Selain PMN bentuk tunai, Kementerian BUMN juga mengusulkan PMN dalam bentuk nontun ai senilai Rp2,568 triliun. Jadi total PMN (tunai dan nontunai) mencapai Rp31,318 triliun," kata Menteri BUMN Rini Soemarno, di sela Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR-RI, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Kamis (20/8) malam.
        
Menurut Rini, usulan suntikan modal kepada 22 perusahaan tersebut sudah disampaikan dalam Nota Keuangan RAPBN 2016 yang dibacakan oleh Presiden Joko Widodo, pada Pidato Kenegaraan di depan Sidang MPR/DPR, 14 Agustus 2014.
        
Ia menjelaskan, PMN tersebut selanjutnya akan mulai dibahas untuk meminta persetujuan dari Komisi VI DPR sebagai mitra kerja Kementerian BUMN, mulai Senin (23/8).
        
Rini menuturkan, BUMN penerima PMN pada tahun 2016 lebih selektif yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan perusahaan.
        
PLN disebutkan merupakan penerima PMN terbesar yaitu Rp10 triliun, sehubungan dengan keperluan dana dalam rangka meningkatkan eletrifikasi terutama di daerah-daerah terpencil.
        
Rini mengatakan bahwa PMN untuk PLN juga terkait erat dengan subdisi listrik yang ditetapkan pemerintah sekitar Rp23 triliun dalam RAPBN.
        
Selain PLN, sektor yang juga banyak menerima PMN adalah usaha konstruksi sejalan dengan banyaknya program infrastruktur yang dilakukan pada 2015 dan 2016, sehingga dibutuhkan penguatan modal.
        
"Kami juga meminta kembali penambahan modal untuk Perum Jamkrindo dan Askrindo masing-masing Rp500 miliar, untuk meningkatkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2015 dan 2016," tegas Rini.
        
BUMN lainnya yang tidak luput untuk mendapat suntikan adalah industri dasar, seperti PT Krakatau Steel dan Industri alat berat permesinan.
        
Termasuk suntikan untuk industri kereta api. PT INKA masuk dalam daftar penerima PMN yang ditugasi untuk pengadaan kereta ("rolling stock") dalam program "light rail transit" (LRT) yang segera memasuki tahap pembangunan.
        
Menurut catatan, pada APBN 2015, terdapat sebanyak 39 perusahaan BUMN yang mendapatkan anggaran PMN dengan total nilai Rp64,88 triliun.
        
Berikut rincian PMN tahun 2016 dalam bentuk tunai, Perum Bulog Rp2 triliun,  PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Rp500 miliar, PT Hutama Karya Rp3 triliun, PT Wijaya Karya Tbk Rp3 triliun, PT Pembangunan Perumahan Tbk Rp2 triliun, PT Angkasa Pura II Rp2 triliun, PT Jasa Marga Tbk Rp1,25 triliun, PT PLN  Rp10 triliun.
        
Selanjutnya, PT Geo Dipa Energi Rp1,16 triliun, PT Krakatau Steel Tbk Rp1,5 triliun, PT Industri Kereta Api Rp1 triliun, PT Barata Indonesia  Rp500 miliar, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Rp500 miliar, PT Askrindo Rp500 miliar, Perum Jamkrindo Rp500 miliar, PT Reasuransi Indonesia Utama Rp500 miliar.
        
Selain 22 BUMN tersebut, Pemerintah juga mengusulkan menyuntik dana terhadap PT SMI sebesar Rp5 triliun, PT Sarana Multigriya Finansial Rp1 triliun,  PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia  Rp1 triliun.
        
Adapun PMN untuk BUMN dalam bentuk nontunai meliputi PT Perikanan Nusantara Rp29,4 miliar, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Rp692,5 miliar, Perum Perumnas Rp235,4 miliar, PT Pelayaran Nasional Indonesia Rp564,8 miliar, dan PT Amarta Karya Rp32,1 miliar, PT Krakatau Steel Rp956,5 miliar.