Pemkot Lubuklinggau prioritaskan pembangunan pro rakyat

Lubuklinggau (ANTARA Sumsel) - Pemerintah Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan, akan memprioritaskan pembangunan yang pro rakyat, seperti jaringan irigasi, saluran air, jalan dan jembatan rusak.

Sementara pembangunan yang belum begitu mendesak, seperti pembanguan gedung kantor dan lainnya akan ditunda hingga anggaran mencukupi, kata Wali Kota Lubuklinggau, SN Prana Putra Sohe, Selasa.

Ia mengatakan, pembangunan gedung yang ditunda itu antara lain gedung DPRD saat ini pengerjaannya sudah dimulai sejak tahun anggaran 2013 dengan target anggaran mencapai Rp29 miliar.

Mestinya pembangunan gedung wakil rakyat itu terus berjalan, mengingat dengan anggaran mulai terbatas dan harus mendahulukan kebutuhan rakyat secara mendesak, maka terpaksa diundur hingga anggaran mencukupi.

Penundaan itu dilakukan mengingat gedung DPRD yang ada sekarang masih sangat layak untuk digunakan dengan demikian pembangunan lebih difokuskan pada pelayanan terhadap masyarakat.

Gedung DPRD yang dikerjakan PT Surya Prima Abadi ini menelan dana sebesar Rp29 miliar melalui anggaran tahun 2013, dan diperkirakan selesai akhir 2014, namun pembangunannya hingga saat ini molor.

"Kita tetap akan menyelesaikan pembangunan gedung DPRD terdiri atas 40 ruang, atau masing-masing anggota satu ruangan khusus ditambah dengan ruangan fraksi dan ruang komisi," katanya.

Ia mengakui, memasuki triwulan kedua ini tidak ada kegiatan pembangunan, sehingga pembangunan dapat difokuskan pada hal yang dibutuhkan dan menguntungkan masyarakat.

Selain itu sistem perbelanjaan Pemkot Lubuklinggau biasanya mulai dilaksanakan diawal tahun, sedangkan pembangunan gedung DPRD tetap akan diselsaikan.

Pemerintah kota akan mengatasi kerusakan bangunan yang bermanfaat bagi masyarakat, serta pembangunan yang memang diperuntukan bagi masyarakat.

"Ada beberapa pembangunan yang kita tunda penyelesaiannya termasuk Gedung DPRD lokasinya di Kelurahan Petanang", ujarnya.

Wakil Wali Kota, Sulaiman Kohar mengatakan kondisi seperti sekarang menjadi tantangan bagi Pemkot untuk lebih bertanggung jawab dan memprioritaskan kegiatan pembangunan sampai RAPBD selesai dilaksanakan.

Ia mengakatan, dana yang dianggarkan di bidang pembangunan 2015 sebesar Rp130 miliar, untuk mengisi kekosongan pembangunan dilaksanakan dengan cara bertahap.

Penggunaan dana APBD tersebut sudah dikonsultasikan ke Dinas Provinsi dan efisiensi anggaran untuk mencari solusi program di Kementerian Pekerjaan Umum.

Selain itu banyak pembelajaran pada pembangunan sebelumnya yaitu dengan cara mempelajari apa saja yang direncanakan tetap dilaksanakan.

"Pengerjaan yang belum selesai itu merupakan pekerjaan rumah besar akan dituntaskan" ujarnya.