Palembang, (ANTARA Sumsel) - Bank BTN membidik 4.500 Pegawai Negeri Sipil golongan II di Pemerintah Kota Palembang untuk merealisasikan pembiayaan kredit perumahan rakyat bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dicanangkan pemerintah pada akhir April lalu.
Kepala BTN Cabang Palembang M Adrian Syahbandi di Palembang, Kamis, seusai bertemu dengan Plt Wali Kota Harnojoyo, mengatakan, kalangan PNS di Kota Palembang merupakan segmen potensial karena terdata mencapai 14 ribu orang.
"BTN berani memasang target hingga 4.500 unit rumah mengingat minat sangat tinggi. Apalagi, sejak program satu juta rumah dicanangkan, berbagai kemudahan diberikan pemerintah seperti uang muka hanya satu persen dari harga rumah, suku bunga 5 persen, dan jangka waktu pengembalian selama 20 tahun," kata dia.
Selain itu, pemerintah juga sudah mewacanakan pemberian subsidi tambahan yakni Rp4 juta untuk PNS golongan I, golongan II, dan golongan III bagi yang ingin memiliki rumah.
"Asalkan memenuhi persyaratan yakni belum memiliki rumah, memiliki penghasilan dengan batas tertentu, mempunyai rekam jejak yang baik di jasa keuangan, serta memiliki kemampuan membayar, maka akan disetujui," kata dia.
Terkait dengan kendala yang dihadapi untuk menjalankan program ini, Adrian menyatakan hampir tidak ditemukan karena terjadi koordinasi yang cukup erat antara pengembang, perbankan, dan pemerintah.
"Sisi suplainya bagus yakni kalangan pengembang (REI dan Apersi) sudah menyatakan kesiapan memenuhi kuota pembangunan unit rumah yang ditetapkan pemerintah, sementara dari sisi peminatnya juga cukup tinggi," kata dia.
Sementara, BTN sebagai pihak yang akan memfasilitasi dalam pembiayaan memiliki kecukupan modal untuk membiayai hingga 4.500 unit rumah itu.
"Fokus BTN pada tahun ini memang pada MBR karena mencapai 85 persen dari total penyaluran kredit perumahan," kata dia.
Sejak mulai menggarap program satu juta rumah bagi MBR, BTN Palembang sudah merealisasikan pembiayaan untuk 3.000 unit rumah dari target 12.000 unit hingga akhir tahun.
Sementara, Plt Wali Kota Palembang Harnojoyo mengatakan, PNS sepatutnya memanfaatkan kemudahan yang ditawarkan pemerintah tersebut.
"Jika melihat begini, sejatinya tidak ada alasan lagi bagi PNS tidak punya rumah. Ke depan Pemkot Palembang juga akan memikirkan solusi bagi para pekerja informal," kata dia.
