Pekerja Pertamina kecewa keputusan Blok Mahakam

Palembang (ANTARA Sumsel) - Serikat Pekerja Pertamina Pemasaran dan Niaga Sumatera bagian Selatan merasa kecewa dengan keputusan pemerintah, terkait pengelolaan Blok Mahakam, Kalimantan Timur yang tidak sepenuhnya dikelola oleh Pertamina.

Presiden Serikat Pekerja Pertamina Pemasaran dan Niaga Sumatera bagian Selatan Yohan Effendi di dampingi pengurus lainnya menyampaikan hal itu di Palembang, Jumat terkait dengan blok Mahakam.

Menurut dia, selama lebih dari 57 tahun Pertamina berdiri telah banyak prestasi ditoreh terutama di bidang hulu.

Peningkatan kapasitas produksi West Madura Offshore (WMO) dan Offshore North West Java menjadi contoh dari prestasi Pertamina dalam mengelola blok-blok migas setelah diserahkan kepada Pertamina, katanya.

Ia mengatakan, blok Mahakam yang terletak di Kalimantan Timur, Indonesia, saat ini dikelola oleh perusahaan minyak Total Perancis dan Inpex Jepang akan habis masa pengelolaannya pada tahun 2017.

Namun, lanjutnya, siaran pers dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI nomor 38/SJI/2015 tanggal 19 Juni 2015 berkata lain disebutkan bahwa Pemerintah memutuskan pihak Indonesia mengontrol interes (dikurangi sharedown) sebesar 70 persen, sedangkan Total-Inpex memperoleh interest 30 persen. Hal ini tentunya tak sejalan dengan amanat UUD 1945 pasal 33.

"Keputusan tersebut menimbulkan kekecewaan kami pekerja Pertamina, mau dibawa kemana lagi sumber alam Indonesia," ujarnya.

Karena itu, pihaknya meminta Presiden segera mengoreksi keputusan sharedown pengelolaan blok Mahakam yang menjadikan pengelolaannya tidak 100 persen kepada Pertamina sesuai Peraturan Pemerintah No 35 tahun 2004, tuturnya.

Kemudian seluruh konstituen Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu untuk siaga dan waspada menyikapi perkembangan terhadap keputusan pemerintah dengan tetap menjaga kelancaran distribusi energi nasional, sambil bersiap untuk melakukan perenungan kreaktif sebagai bentuk upaya agar blok Mahakam kembali ke Indonesia 100 persen sampai ada pemberitahuan lebih lanjut.

Selain itu, pihaknya juga minta maaf kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat Indonesia bahwa kemungkinan aksi perenungan kreaktif yang dilakukan akan menyebabkan hambatan dalam pendistribusian BBM, mengingat upaya tersebut merupakan wujud dalam memperjuangkan kepentingan yang lebih besar demi kedaulatan energi bangsa yang bermartabat, katanya.