BKKBN: Pengguna alat kontrasepsi jangka panjang meningkat

id bkkbn, bkkbn sumsel, program kb, kb, keluarga berencana, alat kotrasepsi, kepala bkkbn sumsel, aan jumhana, iud

BKKBN: Pengguna alat kontrasepsi jangka panjang meningkat

Seorang petugas Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menunjukkan sejumlah alat kontrasepsi di Jakarta, Selasa (29/12) (ANTARA FOTO)

Palembang, (ANTARA Sumsel) - Penggunaan metode alat kontrasepsi jangka panjang semakin meningkat dalam dua tahun terakhir setelah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional gencar menyosialisasikannya di masyarakat.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan Aan Jumhana Mulyana di Palembang, Kamis, mengatakan bukti semakin diminatinya metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) dapat terlihat dengan hilangnya gelar ratu suntik bagi Sumatera Selatan.

"Gelar ratu suntik sudah tidak lagi melekat di Sumatera Selatan karena akseptor KB sudah lebih banyak yang memilih mkjp yakni menggunakan implant dan `intra uterine device` (IUD) atau spiral," kata dia.

MJKP ini saat ini sedang digalakkan pemerintah karena memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan alat kontrasepsi pil dan suntik yang harus dipakai setiap tiga bulan.

Para aseptor KB harus diberikan pemahaman bahwa MKJP inilebih aman, efektif, dan efisien karena memiliki rentan waktu yang lama yakni untuk bisa bertahan selama tiga tahun dan IUD masa 10 tahun.

Sehingga, secara kesehatan akan lebih aman, mengingat tubuh aseptor tidak sering dimasukkan zat antibiotik secara periodik seperti saat menggunakan alat kontrasepsi KB jenis pil dan suntik.

"Penggunaan pil dan suntik kerap menimbulkan efek samping bagi pemakai, keadaan ini berbeda dengan IUD dan implant karena memasukkan sejenis alat ke tubuh aseptor. Selain itu, penggunaan pil dan suntik rentan sekali karena jika lupa maka bisa "kebobolan"," ujarnya.

Kepala Bidang KBKR Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB Kabupaten Banyuasin Ferry Sinarta membenarkan minat ibu berusia subur untuk menggunakan MKJP semakin meningkat dengan ditandai menurunnya permintaan alat kontrasepsi jenis suntik.

"Tahun lalu, Pemkab Banyuasin hanya meminta pengiriman alat kontrasepsi suntik sekitar 4.000 dari 7.000 pada tahun sebelumnnya, artinya sudah ada penurunan drastis," kata dia.

Program Kependudukan dan Keluarga Berencana belum berjalan dengan semestinya berdasarkan hasil Survei Demografi Kependudukan Indonesia (SDKI) 2012, mengingat terjadi peningkatan jumlah total angka kelahiran atau Total Fertility Rate (TFR).

Angka TFR tercatat 2,6 per wanita usia subur (dalam 10 wanita usia subur terdapat 26 anak yang terlahirkan) atau menyamai catatan SDKI 2007 (stagnasi).

Berdasarkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 diputuskan laju pertumbuhan pendudukan menjadi 1 persen atau menurun dari 1,8 persen per tahun, angka kelahiran total dari wanita usia subur (TFR) menurun dari 2,6 menjadi 2,29, dan penggunaan alat kontrasepsi modern berkisar 63 persen.