Palembang, (ANTARA Sumsel) - Pelaksana Tugas Wali Kota Palembang, Harnojoyo mengikuti uji kelayakan dan kepatutan oleh perwakilan Otoritas Jasa Keuangan wilayah Sumatera Selatan di Palembang, Jumat, terkait dengan rencana pendirian Bank Perkreditan Rakyat.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumsel Patahuddin mengatakan tes ini dilakukan untuk menilai komitmen pemerintah kota dalam mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Palembang Jaya.
"Kurang lebih ada proses tanya jawab selama satu jam untuk mendalami sejauh mana komitmen pemerintah kota. Ini penting karena nantinya akan ada penyertaan modal serta penghimpunan dana masyarakat," kata Patahuddin.
Ia mengatakan, hasil uji kelayakan dan kepatutan ini akan dikirimkan ke OJK pada tingkat pusat untuk ditindaklanjuti sembari keluarnya peraturan daerah (perda) tentang pendirian BPR ini.
"Segera, semoga saja BPR sudah berdiri tahun ini," ujar Patahuddin.
Pelaksana Tugas Wali Kota Palembang Harnojoyo seusai uji kelayakan mengatakan pemkot akan meminta ke DPRD Kota segera mengeluarkan perda terkait pendirian BPR ini.
"Pemkot mengharapkan OJK juga mendorong rencana pendirian BPR ini karena sudah tidak ada masalah lagi seperti sebelumnya. Saat ini BPR sudah lepas dari PT SP2J (anak perusahaan pemkot) dan saat ini berada dibawah langsung pemkot sebagai pemegang saham," kata dia.
Sebelumnya, usulan pendirian BPR ini ditolak oleh OJK karena menilai perusahaan yang menaungi yakni PT SP2J terbilang tidak sehat dalam pengelolaan setelah tidak pernah untung sejak pendirian.
"Itu menang benar, tapi tahun ini PT SP2J sudah untung," kata Harnojoyo.
