Inaca minta birokrasi insentif komponen pesawat dipermudah

id inaca, komponen pesawat, pesawat, birokrasi insentif komponen pesawat dipermudah

...Jadi, ada masalah birokrasi di sini, kita minta dipermudah, karena ini juga tidak merugikan negara...
Jakarta (ANTARA Sumsel) - Asosiasi Maskapai Penerbangan Sipil Indonesia (Inaca) meminta birokrasi dalam pengajuan insentif fiskal untuk komponen atau bahan baku komponen berupa Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) sebesar Rp400 miliar dipermudah.
       
Ketua Umum Inaca M Arif Wibowo di sela-sela Konferensi Internasional MRO Penerbangan Indonesia (AMROI) di Jakarta, Selasa, mengatakan selama ini untuk pengajuan insentif tersebut birokrasinya berbelit-belit.
       
"Jadi, ada masalah birokrasi di sini, kita minta dipermudah, karena ini juga tidak merugikan negara," katanya.
       
Arif mengatakan proses tersebut biasanya memakan waktu satu tahun, sementara pemesanan komponen dan suku cadang terus berlangsung, dimulai dari menyusun daftar suku cadang yang akan dipesan, kemudian melaporkan ke Kementerian Perhubungan untuk dicek satu per satu, dari Kemenhub mengajukan usulan ke Kementerian Perindustrian, kemudian ke Kementerian Keuangan.
       
"Zaman sekarang zaman elektronik, birokrasi seperti itu dihindarkan," katanya.
      
Menurut Arif, kemudahan birokrasi itu sangat membantu di tengah insentif fiskal yang dinilai belum mencukupi jika dibandingkan dengan biaya perawatan yang mencapai 10-15 persen dari total biaya operasional sebesar Rp100 triliun.
       
"Margin kita tiga persen, kalau untuk sekarang ini kan industri penerbangan lagi enggak untung," katanya.
       
Artinya, lanjut dia, minimal biaya perawatan Rp15 triliun, sementara penggantian suku cadang memakan biaya 10-40 persen dari biaya operasional.
      
Untuk itu, dia juga terus meminta pemerintah untuk membebaskan bea masuk suku cadang pesawat, yang saat ini baru empat komponen yang dibebaskan dari 27 komponen.
       
"Anggota Inaca mengharapkan 'mandatory to be free' (dibebaskan), tapi bukan berarti kita tidak mendukung pendapatan negara terkait untuk perputaran ekonomi di sektor udara," katanya.
       
Hal senada disampaikan Ketua Umum Asosiasi Perawatan Pesawat Indonesia (Iamsa) yang meminta pemerintah mempermudah proses birokrasi masuknya suku cadang agar tidak terlalu membebani maskapai.
       
"MRO itu kita 'charge' (kenakan biaya kepada) maskapai, pajak-pajak itu semua maskapai yang bayar, yang kita harapkan proses administrasinya menjadi lebih ringan, mempercepat proses masuknya barang, itu poin yang penting," katanya.
       
Dia menjelaskan keterlambatan proses tersebut yang menyebabkan tertundanya proses penyelesaian pekerjaan perawatan pesawat.
       
"Birokrasi ini yang membuat MRO bisa berdampak pada penyelesaian pekerjaan, pekerjaan kita terlambat kalau suku cadang terlambat masuknya," katanya.