Palembang (ANTARA Sumsel) - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan
memperkecil jumlah masyarakat yang menerima Program Keluarga Harapan
dari Kementerian Sosial.
"Kebijakan ini akan diambil karena keluarga peneriman Program
Keluarga Harapakan itu adalah bagi masyarakat yang kurang mampu," kata
Staf Ahli Gubernur Sumsel Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan
Syahril Zaman, usai membuka rapat koordinasi PKH, di Palembang, Senin.
Lebih lanjut dia mengatakan, upaya mengurangi jumlah masyarakat yang
kurang mampu tersebut, antara lain dengan meningkatkan perekonomian
dari berbagai sektor.
Selain itu, Pemprov Sumsel menurutnya, akan memaksimalkan program sekolah dan pengobatan gratis yang ada di daerah ini.
Kesemuanya itu, ujar dia, tidak lain untuk memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia sebagai tolok ukur pembangunan.
Menurut dia, PKH sebenarnya merupakan bantuan tunai bersyarat dari Kementerian Sosial.
Persyaratan mereka yang berhak mendapatkan PKH itu, antara lain ibu
sedang menyusui, wanita hamil dan sedang menyekolahkan anak, kata dia
lagi.
"Jadi, jumlah warga kurang mampu penerima PKH itu seharusnya
dikurangi, dengan upaya Sumsel harus meningkatkan perekonomian
masyarakat di daerah ini," kata dia pula.
Menurutnya, penerima PKH di Sumsel saat ini sekitar 91.664 keluarga.
Penerima PKH itu mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya, namun dia tidak merincikan jumlahnya.
Kabid Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sumsel MS
Sumarwan MM mengatakan, secara umum jumlah penerima bantuan PKH di
daerah ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
Dia mencontohkan, untuk Kabupaten Ogan Komering Ulu sebelumnya
sekitar 4.000 keluarga penerima, kini berkurang menjadi 3.000 keluarga
sasaran penerimanya.
Ia menegaskan, hal ini berarti Pemprov Sumsel harus terus berupaya menurunkan tingkat kemiskinan.
Menurut dia, rapat koordinasi yang dilaksanakan ini tidak lain untuk
memberikan pemahamanan lebih baik lagi, di antaranya kepada para
pendamping.
Berita Terkait
Dinkes OKU optimalkan program berobat pakai KTP
Kamis, 18 April 2024 16:53 Wib
Rumah korban kebakaran OKU masuk program bedah rumah gratis
Senin, 15 April 2024 16:41 Wib
Bupati OKU bantu korban kebakaran
Minggu, 14 April 2024 18:30 Wib
Mensos sebut program Pena atasi kemiskinan ekstrem dengan anggaran terbatas
Jumat, 5 April 2024 12:36 Wib
Kejari OKU gaungkan Program Adhyaksa Peduli Anak Umang
Selasa, 2 April 2024 20:04 Wib
OKU luncurkan Program Bebas Stunting
Rabu, 27 Maret 2024 21:02 Wib
Bupati OKI ajak ASN bersedekah program Bismilah
Selasa, 26 Maret 2024 23:02 Wib
Program Mudik gratis dari perantauan di Jawa ke Sekayu 'full booking"
Selasa, 26 Maret 2024 21:16 Wib