Lubuklinggau lanjutkan pembangunan skala prioritas

id pemkot lubuklinggau, lubuklinggau, linggau, pembangunan lubuklinggau, prioritas lubuklinggau, lubuklinggau 2015

Lubuklinggau lanjutkan pembangunan skala prioritas

Pemerintah Kota Lubuklinggau (Antarasumsel.com/Grafis/Aw)

Lubuklinggau, (ANTARA Sumsel) - Pemerintah Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, akan melanjutkan pembangunan yang diprogram dalam skala prioritas pada 2015 meski ada wacana dana bagi hasil minyak bumi dan gas untuk wilayah itu akan dihapus.

Sedangkan pembangunan yang dilakukan secara bertahap pada 2015 akan dievaluasi bila tidak berkaitan dengan kebutuhan masyarakat bisa saja dihapus, kata Wali Kota Lubuklinggau SN Prana Putra Sohe, Sabtu.

Ia menjelaskan, bila alokasi dana bagi hasil (DBH) minyak bumi dan gas (Migas) untuk wilayahnya tidak turun, maka pemerintah daerah terpaksa melakukan evaluasi terhadap agenda pembangunan yang telah direncanakan.

Bahkan ada beberapa kegiatan pembangunan yang tidak termasuk skala prioritas tentu akan dihapus dan sebaliknya pembangunan dibutuhkan masyarakat tetap dilanjutkan.

Dalam pembahasan APBD pada 2015 ada tiga tahapan yang akan dikerjakan yaitu proyek yang didanai APBD induk, selanjutnya penjabarannya dan terakhir APBD Perubahan.

"Penjabaran artinya apa yang telah dilakukan atau yang akan dihilangkan dibahas disitu, selanjutnya APBD Perubahan merupakan tahapan final,"jelasnya.

Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau Parigan Syahrin mengatakan bila alokasi pembagian dana bagi hasil migas tahun ini dihapus atau dikurangi, dipastikan berdampak pada pencapaian target Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2015.

Hal itu bukan hanya bagi daerah bukan penghasil migas tapi daerah penghasil juga akan terkena imbasnya, apa lagi kondisi ekonomi masyarakat sekitar penghasil minyak tengah mengalami krisis.

Ia mengatakan, pengurangan DBH tersebut terjadi di seluruh daerah di wilayah Sumatera Selatan, namun secara tertulis pemerintah Kota Lubuklinggau belum menerima penurunan itu.

"Penurunan itu baru isu yang berkembang, tetapi secara resmi kita belum tahu berapa kisaran angka yang turun karena kita belum menerima suratnya," tandasnya.

Ia mengakui Kota Lubuklinggau bukan termasuk daerah penghasil migas, dengan demikian daerah itu tidak bisa berbuat banyak memperjuangkan DBH tersebut.

"Kami hanya salah satu kota di sekitar daerah penghasil, jadi hanya menerima berapapun yang diberikan, tetapi kami tetap berharap bila terjadi pengurangan masih di bawah 50 persen," ujarnya tidak menjelaskan besaran DBH yang diterima Pemkot Lubuklinggau tersebut.