Palembang, (ANTARA Sumsel) - Komisi III DPRD Sumatera Selatan akan menemui pihak Kementerian Keuangan minta penjelasan soal penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) migas Provinsi Sumsel ini pada 2015 sekitar Rp400 miliar hingga Rp500 miliar.
"Kami belum tahu berapa besar pemotongan dana bagi hasil migas Sumsel itu, tapi ada pemotongan, karena itu rencananya kami mau bertemu pihak kementerian keuangan untuk mengklarifikasi," kata Ketua Komisi III DPRD Sumsel MF Ridho di Palembang, Selasa.
Menurut dia, dengan adanya pemotongan dana bagi hasil migas untuk Sumsel itu tentunya akan mengganggu anggaran Pemprov setempat.
Ia mengatakan, kalau bicara ideal maka tidak akan ideal dengan adanya pemotongan dana bagi hasil migas itu, tentunya program yang sudah dialokasikan terpaksa ditunda pada 2015.
Padahal dana bagi hasil migas yang diterima Sumsel itu selalu berkurang begitu pula pada tahun sebelumnya.
"Dana bagi hasil migas itu selalu tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh kementerian keuangan," ujar wakil rakyat tersebut, lalu menyampaikan juga tidak mengetahui alasan pengurangan itu.
Ia menyatakan, kalau dana bagi hasil migas yang diterima Sumsel berkurang, tentunya akan berkurang pula pembagian ke kabupaten dan kota.
Sebelumnya Ketua DPRD Sumsel HM Giri Ramanda N Kiemas menyatakan, dana bagi hasil minyak bumi dan gas (migas) untuk Sumsel mengalami penurunan pada 2015 sekitar Rp400-Rp500 miliar. Padahal dana itu menjadi salah satu sumber APBD.
Dengan begitu, maka otomatis akan ada pembiayaan-pembiayaan pembangunan yang harus dikurangi dan adanya efisensi yang dilakukan, katanya.
DPRD minta kejelasan penurunan DBH Migas Sumsel
Ilustrasi Migas (Foto Antarasumsel.com/Feny Selly/Aw)
....Dana bagi hasil migas itu selalu tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh kementerian keuangan....
