Konferda PDIP selesai hampir 85 persen

id pdip, konferda pdip

Konferda PDIP selesai hampir 85 persen

Ketua DPP PDI Perjuangan (Foto: antarasumsel.com/15/Susilawati)

Palembang (ANTARA Sumsel) - Pelaksanaan konferensi daerah PDI Perjuangan saat ini sudah selesai hampir 85 persen dari 34 provinsi di Indonesia, termasuk di Sumatera Selatan.

Ketua DPP PDI Perjuangan Prof Dr Rokhmin Dahuri menyampaikan hal itu usai membuka konferensi daerah PDI Perjuangan Sumatera Selatan di Palembang, Senin.

Menurut dia, untuk konferda PDI Perjuangan itu sekarang ini tinggal 15 persen lagi dan ditargetkan akhir Maret 2015 semua daerah sudah selesai, karena akan dilanjutkan Kongres di Bali 9-11 April mendatang.

Ia mengatakan, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri sudah menetapkan proses demokrasi berazazkan musyawarah dan mufakat dalam memilih ketua DPD.

"Kamipun bersyukur bahwa partai kami sebelum kongres didahului proses dari bawah, kita melaksanakan musyawarah anak cabang, musyawarah cabang dan sekarang konferensi daerah baru dilanjutkan mengikuti kongres," katanya.

Ia menuturkan, musyawarah untuk mufakat selama enam bulan pihaknya sudah mengundang seluruh DPC dan DPD untuk mengusulkan calon ketua DPC dan DPD di seluruh Indonesia minimal lima nama.

"Kemudian kami di DPP proses mufakat dari aspirasi bawah itu lalu kami pilih berdasarkan nilai psikotes, ujian partai, pendidikan, rekam jejak dan prestasi dari calon-calon dari bawah tersebut," ujarnya.

Ia menyatakan, menurut surat keputusan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan bahwa Ketua DPD yang dipilih tidak boleh keluar dari tiga nama dalam amplop itu.

"Mengenai namanya saya tidak tahu, karena memang sangat dirahasiakan," katanya.

Sementara mengenai persiapan kongres PDI Perjuangan, ia menjelaskan, persiapannya sekarang ini sudah mantap sekitar 90 persen mulai tata tertib, konsep dan lainnya.

"Di dalam kongres nanti, karena PDI Perjuangan partai pemerintah kita tidak akan berkutat memilih Ketum lagi dan diharapkan Megawati Soekarnoputri, karena itu mayoritas waktu digunakan untuk menyusun kebijakan program yang ditugaskan daerah, nanti setiap DPC, DPD indikasi masalah, potensi pembangunan daerah dan usulan dari daerah untuk kebijakan dan program partai, katanya.