Palembang (ANTARA Sumsel )- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Selatan berkoordinasi dengan mitra kerja untuk memantapkan pedataan keluarga tahun 2015 yang bakal dijadikan dasar perencanaan pengendalian populasi pemerintahan Joko Widodo.
"Data yang diperoleh akan dijadikan dasar untuk membuat program strategis lima hingga 10 tahun mendatang terkait kependudukan dan KB, untuk itu para mitra kerja diajak serius dalam pengisihan," kata Kepala BKKBN Sumsel Aan Jumhana seusai membuka acara pertemuan antarmitra kerja di Palembang, Rabu.
Para mitra BKKBN yang hadir dalam pertemuan itu, beberapa kepala dinas tingkat provinsi, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten/kota, para pejabat eselon III BKKBN Sumsel, fasilitator, dan narasumber.
"Pencapaian target BKKBN Sumsel sudah relatif baik tapi ada beberapa indikator yang masih menjadi perhatian seperti Total Fertility Rate (TFR) yakni 2,8 atau masih di atas rata-rata nasional. Untuk itu sangat membutuhkan peran dari berbagai pihak untuk membantu karena pada prinsipnya, BKKBN tidak dapat bekerja sendiri," ujar dia.
Pencapaian kinerja program KKB-PK Sumsel yakni Peserta KB Baru (PB) pada 2014 sebanyak 367.324 akseptor atau 92,77 persen dari target sebesar 395.933 akseptor.
Sementara untuk pengguna Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), terdapat 68.747 akseptor atau 59,52 persen dari target yakni 115.501 akseptor.
Untuk Peserta KB Aktif (PA) yakni 1.263.556 akseptor atau 120,66 persen melebihi target yakni 1.047.187 akseptor.
Kemudian, jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 1.637.066 maka PA/PUS Sumsel berada pada angka 77,18 persen di atas rata-rata persentase nasional yang mematok 67,8 persen.
"Upaya harus dilakukan terus menerus karena populasi penduduk ini harus dikendalikan, jika tidak Indonesia tidak akan pernah mencapai cita-cita untuk sejahtera lantaran besarnya beban," ujar dia.
Ketua Penyelenggara Kegiatan Uliantinya Meity menambahkan, dalam pertemuan tersebut dengan 48 orang peserta disampaikan materi terkait rancang bangun pendataan keluarga tahun 2015, peranan mitra kerja dalam mendukung pendataan keluarga, sharing pengalaman dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pelaksanaan sensus penduduk 2010 lalu.
Kemudian, peranan Disdukcapil dalam pendataan keluarga yang dihubungkan dengan Permendagri Nomor 470 tentang pendataan keluarga, serta forum diskusi dalam rangka kesiapan kabupaten kota dalam pendataan keluarga.
