Mukernas PPP kubu Romahurmuziy ilegal

Jakarta (ANTARA Sumsel) - Pengurus Partai Persatuan Pembangunan versi Djan Faridz menilai Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP yang akan dilaksanakan kubu Romahurmuziy, 17 Februari 2015 ilegal atau tidak sah sesuai dengan peraturan partai.
        
"Mukernas besok ilegal, sebab berdasarkan putusan kelima Mahkamah Partai No. 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 yang berhak melakukannya adalah DPP PPP yang sudah melakukan Muktamar sesuai prosedur, dan harus bebas dari masalah," ujar Humphrey Djemat, Wakil Ketua Umum PP versi Djan Faridz dalam jumpa pers di kantor DPP PPP, Jakarta, Senin.
        
Ia juga menjelaskan, sebagaimana diketahui apabila ada perselisihan dalam internal partai, berdasarkan pasal 32 UU tentang Parpol, maka harus diselesaikan terlebih dahulu segala permasalahan yang ada dalam partai, termasuk dualisme ini.
        
"Kalau sesuai aturan, maka diselesaikan masalahnya lebih dulu, tidak boleh menggelar kegiatan apapun, seharusnya seperti itu," katanya.
        
Sebelumnya, pada Minggu tanggal 15 Februari 2015, Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan versi Muktamar Surabaya mengumumkan akan menggelar Mukernas I PPP di Jakarta, mulai 17 sampai 19 Februari 2015.
        
"Mukernas merupakan forum tertinggi setelah muktamar yang akan membahas beberapa persoalan penting dan isu terkini," kata Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi DPP PPP hasil
Muktamar Surabaya Isa Muchsin ketika menggelar jumpa pers di Jakarta.
        
Mukernas I tersebut akan dihadiri oleh pengurus harian PPP, pimpinan Majelis DPP, pimpinan departemen DPP, fungsionaris PPP di lembaga pemerintahan, pimpinan Banom PPP, serta ketua dan sekretaris DPW PPP seluruh Indonesia.
        
Dalam Mukernas tersebut akan dibahas mengenai permasalahan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada tahun 2015.