Palembang (ANTARA Sumsel) - Kementerian Sosial segera mendaftarkan 410.293 warga miskin Kota Palembang, Sumatera Selatan, menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan setelah menyelesaikan proses validasi dan verifikasi data Badan Pusat Statistik bersama pemerintah setempat.
Kepala Dinas Sosial Kota Palembang H Faizal di Palembang, Senin, mengatakan pemerintah kota telah membentuk tim khusus untuk memvalidasi dan verifikasi data jumlah warga miskin dari tingkat Rukun Tetangga, Kelurahan, hingga Kecamatan.
"Untuk sementara datanya dari BPS sebanyak 410.293 termasuk dengan warga yang ada di panti asuhan," kata Faizal seusai acara "Sosialisasi Validasi dan Verifikasi Data Penerima Bantuan Iuran BPJS Bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu".
Kepala Badan Pusat Statistik Kota Palembang Roflin Arda mengatakan data yang diberikan ke pemerintah tersebut merupakan data BPS pada 2011 ketika program jaminan sosial pemerintah kota "Palembang Sehat".
"Pemerintah kota mesti meninjau lagi karena bisa saja sudah ada yang meninggal atau berpindah tempat tinggal," kata dia.
Sementara, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berjanji merampungkan proses integrasi program jaminan kesehatan daerah (jamkesda) "Jamsoskes Sumsel Semesta" ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan pada 2017.
Pemprov Sumsel sementara hanya sanggup membayar premi senilai Rp5.000 per orang per bulan untuk program Jamsoskes Sumsel Semesta, sementara premi yang diajukan BPJS Kesehatan Rp19.255 per orang.
Program Jaminan Kesehatan Nasional resmi diluncurkan dengan peresmian BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan pada 2014.
Pemerintah menjalankan program ini untuk memberikan jaminan sosial secara menyeluruh kepada seluruh rakyat.
