Kementerian LHK resmikan layanan daring bidang lingkungan

Jakarta (ANTARA Sumsel) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meresmikan sistem layanan daring (dalam jaringan) atau "online" bidang lingkungan hidup.
       
"Pengenalan dan peresmian sistem layanan 'online' dan logo baru UPT bidang lingkungan - KLHK ini, menandai momentum tiga tahun penyelenggaraan pelayanan publik di bidang lingkungan hidup," kata  Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup, Rasio Ridho Sani di Jakarta, Kamis.
        
Dia mengatakan, momentum ini menjadi sarana penyampaian kepada masyarakat bahwa UPT bidang lingkungan - KLHK dan jajaran unit kerja teknisnya sedang melakukan sebuah transformasi dari sistem layanan tatap muka menjadi layanan nontatap muka (daring).
        
Pelayanan publik yang dilakukan KLH dan beberapa yang telah diintegrasikan ke UPT meliputi 23 jenis layanan antara lain pelayanan perizinan lingkungan yaitu Amdal/UKL-UPL dan Izin lingkungan,  pengendalian pencemaran air terdiri atas izin pembuangan air limbah ke laut dan izin pembuangan air limbah melalui injeksi.
        
Pengelolaan Limbah B3 terdiri atas izin pengumpulan limbah B3, izin pemanfaatan limbah B3, izin pengolahan limbah B3, izin penimbunan (landfill) limbah B3, dan izin dumping limbah B3.
        
Lebih lanjut dia mengatakan, pemberian layanan tatap muka yang selama ini dilakukan, telah banyak memberikan pembelajaran pembentukan karakter dan integritas aparatur pelayanan publik.
        
Capaian tersebut adalah ketika pada akhir 2013, pelayanan publik di KLH berada pada urutan kedua tertinggi indeks integritas di tingkat Pusat berdasarkan survei Integritas Pelayanan Publik Komisi Pemberantasan Korupsi.
        
Penerapan sistem layanan daring memungkinkan pemberian layanan diberikan dengan lebih baik, lebih terencana, hemat waktu dan biaya, sekaligus memastikan bahwa pengambilan keputusan diterima atau ditolaknya sebuah permohonan dapat lebih cepat dan transparan.
        
Melalui pendekatan "service oriented architecture" (SOA) yang dipergunakan sebagai platform ini dimungkinkan pula terjadinya konektivitas antara sistem layanan daring ini dengan sistem IT lain baik di Kementerian/Lembaga lain maupun di daerah.
        
Menandai proses transformasi tersebut, juga turut diperkenalkan logo baru berupa Kolibri (Colibri thalasius) sebagai pengganti Kunang-kunang yang sejak 2012 menjadi logo UPT - KLH.
        
Pemilihan Kolibri menggambarkan bahwa ke depan pelayanan publik akan diselenggarakan antara lain dengan lebih memperhatikan tata waktu seperti jumlah kepakan sayap Kolibri yang mampu mencapai 200 kali per menit.
        
Fungsional dalam melayani seperti kemampuan burung terkecil di dunia itu dalam menyerbuk atau menghisap madu tanpa mengoyak kuncup bunga, dan terkoordinasi seperti burung yang di Indonesia juga dikenal sebagai burung madu itu ketika terbang saling berdekatan kolibri lain tanpa mengakibatkan terjadinya tabrakan di udara.