Incca : larangan PNS rapat di hotel kurangi pemborosan

id larangan rapat di hoitel, pns dilarang raoat di hotel, pns, rapat, hotel, positif, incca

Incca : larangan PNS rapat di hotel kurangi pemborosan

Ilustrasi - Kegiatan rapat. (Foto Antarasumsel.com/14/Yudi Abdullah)

...Kebijakan ini lebih ditekankan pada upaya pemerintah untuk menekan pemborosan. Tapi bukan berarti semua kegiatan dilarang di hotel...
Jakarta (ANTARA Sumsel) - Ketua Umum Asosiasi Kongres dan Konvensi Indonesia (Incca) Iqbal Allan Abdullah menilai kebijakan pemerintah yang melarang pegawai negeri sipl rapat di hotel pada dasarnya bertujuan positif dalam mengurangi pemborosan dana.
       
"Kebijakan ini lebih ditekankan pada upaya pemerintah untuk menekan pemborosan. Tapi bukan berarti semua kegiatan dilarang di hotel," kata Iqbal di Jakarta, Senin.
       
Menurutnya, kebijakan tersebut tentu berpengaruh pada pemasukan hotel, namun perlu dicatat bahwa ada alasan positif dari pelaksanaan regulasi tersebut.
       
Mantan anggota Komisi VII DPR itu juga mengingatkan bahwa pemerintah tidak akan mematikan ekonomi masyarakat, termasuk dengan pemberlakuan kebijakan itu.
       
"Di sisi lain pemerintah juga harus menjaga anggaran supaya tidak digunakan secara liar. Oleh karenanya pemerintah pasti berhati-hati," katanya menjelaskan.
       
Kendati meyakini tujuan positif pemerintah, Iqbal tetap akan menyampaikan masukan pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi X hari ini.
       
Dengan mengikuti RDP tersebut, ia berharap pihak pemerintah, DPR, maupun industri mampu menemukan jalan yang terbaik.
       
Sebelumnya Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menyatakan akan melanjutkan larangan rapat di hotel bagi PNS di semua wilayah.
       
"Kebijakan ini sudah kami rapatkan dan hasilnya juga bagus, sehingga tetap kami lanjutkan," kata Yuddy di Jakarta, Kamis (15/1).
       
Tujuan dari jebijakan ini agar tata kelola pemerintahan di Indonesia lebih baik, dan UKM atau jasa penginapan lebih kreatif dalam mengembangkan usahanya.
       
Selain itu, peraturan ini juga bermanfaat bagi efisiensi keuangan belanja, serta mengembalikan kedisiplinan berfokus kinerja pemerintah, ujarnya.