Bappeda Muba kerja sama dengan LAMA-I

Sekayu, Muba (ANTARA Sumsel) - Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Musi Banyuasin melakukan kerja sama dengan tim Locally Appropriate Mitigation Action in Indonesia (LAMA-I) untuk mewujiudkan pembangunan hijau berbasis tata guna lahan dan biodiversitas.

"Dalam upaya mewujudkan pembangunan hijau berbasis tata guna lahan dan biodiversitas, Pemkab Musi Banyuasin (Muba) melalui Bappeda melakukan kerja sama dengan tim LAMA-I," kata Kepala Bappeda Muba, Faisyar di Sekayu, Jumat.

Menurut dia, melalui kerja sama itu diharapkan dapat terjalin koordinasi yang baik pada tingkat pengambilan keputusan serta bisa lebih responsif dalam menindaklanjuti setiap program pembangunan yang dilakukan di wilayah Kabupaten Muba.

"Kita bersama-sama dapat mewujudkan rencana strategis terkait aksi mitigasi yang akan dilakukan dan mempersiapkan dokumen Refence Emission Level (REL) untuk konsultasi publik terkait rencana pembangunan ekonomi hijau berdasarkan tata kelola lahan dan konservasi biodiversitas di Muba baik skala nasional maupun internasional," ujarnya.

Sementara menurut Direktur Eksekutif Centre for Climate Risk and Opportunity Management in Southeast Asia Pacific (CCROM-SEAP) Prof Rizaldi Boer dalam suatu rapat koordinasi dengan jajaran Pemkab Muba, mengatakan, kegiatan tersebut sangat penting karena pengambilan keputusan sangat strategis untuk pencapaian tujuan kegitan LAMA-I.

Tanpa adanya rapat atau pertemuan tingkat pengambilan keputusan tersebut, maka kegiatan workshop dan diskusi yang sudah dilaksanakan pada tingkat teknis akan kurang optimal.

"Program LAMA-I merupakan salah satu program yang bertujuan untuk mendukung perencanaan aksi mitigasi di Indonesia. Program ini akan membantu dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan aksi mitigasi di daerah yang mendapatkan dukungan dari Royal Danish Embassy (DANIDA) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)," ujarnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, ada beberapa permasalahan yang timbul dalam mewujiudkan pembangunan hijau berbasis tata guna lahan dan biodiversitas terutama pada sektor kehutanan dan lahan yang sangat erat kaitannya dengan tata kelola.

Empat aspek prioritas dari tata kelola yang perlu diperbaiki bersama yakni transparansi, partisipasi, akuntabiltas, dan koordinasi yang masing - masing diarahkan pada isu kehutanan yang kontekstual khususnya di Kabupaten Muba, seperti tenurial, perencanaan ruang/lahan, manajemen kehutanan, dan pendapatan dari sektor kehutanan, kata Prof Rizaldi.