Mukomuko tidak ada anggaran tanggulangi tanah longsor

id tanah longsor, minim anggaran, biaya besar

Mukomuko tidak ada anggaran tanggulangi tanah longsor

Jalan di Desa Mendala, Kecamatan Peninjauan OKU putus akibat longsor, Sabtu (13/12) (Foto: antarasumsel.com/14/Edo Permana)

Mukomuko (ANTARASumsel) - Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, menyatakan tidak memiliki anggaran untuk menanggulangi bencana alam tanah longsor yang rutin menimbun jalan, irigasi, dan saluran air bersih di daerah itu.

"Kita tidak punya anggaran untuk menanggulangi tanah longsor di daerah ini," kata Kabid Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mukomuko, Iskandar, saat ditanya upaya dari pemerintah setempat dalam menanggulangi tanah longsor, di Mukomuko, Selasa.  

Ia mengatakan, butuh anggaran besar untuk melakukan penanggulangan bencana alam tanah longsor di daerah itu. Anggaran tersebut untuk membangun bronjong dan pelapis tebing.

Menurutnya, anggaran yang ada untuk berbagai kegiatan penanggulangan bencana alam selama ini semuanya berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).  

 Kendati demikian, katanya, anggaran khusus untuk bencana alam tersebut tetap dianggarkan dalam APBD setempat, namun penggunaannya ketika terjadi bencana alam di daerah itu. Anggaran itu digunakan untuk tanggap darurat.

"Anggaran itu bisa digunakan untuk fisik pascabencana alam melanda daerah ini," ujarnya lagi.

Ia berharap, anggaran penanggulangan bencana alam khusus untuk kegiatan fisik itu dari BNPB.

Ia menyebutkan, wilayah yang rawan longsor itu terdapat di Desa Talang Buai, Desa Sungai Ipuh, Desa Gajah Makmur, dan satuan pemukiman dua (SP II).

Ia mengatakan, lokasi longsor yang ada pemukiman penduduk terdapat di Desa Talang Buai dan Desa Sungai Ipuh, namun jumlahnya tidak banyak.

Ia menerangkan, longsor yang terjadi di Desa Sungai Ipuh, pernah menimbun fasilitas air bersih warga setempat dan akses jalan di wilayah itu.

Menurutnya, sampai sekarang belum ada kegiatan pembangunan untuk mencegah tanah longsor di daerah itu. Karena ketiadaan anggaran dari APBD untuk itu.