Islah jalan terbaik bagi partai golkar

Jakarta (ANTARA Sumsel) - Pengamat politik Universitas Diponegoro Semarang Teguh Yuwono mengatakan islah merupakan jalan terbaik bagi Partai Golkar pascapenyelenggaraan dua versi musyawarah nasional di Bali dan Ancol, daripada menunggu pengesahan salah satu pihak dari pemerintah.

"Karena Undang-Undang Partai Politik menyatakan konflik harus diselesaikan sendiri oleh partai politik. Pemerintah tidak boleh mengintervensi dengan mengakui salah satu pihak dan menenggelamkan yang lain," kata Teguh Yuwono dihubungi dari Jakarta, Jumat.

Menurut Teguh, terkait dualisme kepengurusan yang diajukan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pemerintah lebih baik memutuskan untuk tidak mengambil keputusan pihak mana yang sah.

Pemerintah cukup mengembalikan berkas kedua belah pihak dengan catatan supaya keduanya menyelesaikan permasalahan terlebih dahulu, baru kemudian menyerahkan kembali cukup satu berkas.

"Bila pemerintah memutuskan untuk tidak mengambil keputusan, maka itu keputusan terbaik. Imbasnya adalah kepada partai sendiri karena tidak lagi diakui pemerintah yang berlanjut hingga tidak bisa mengadakan kegiatan dan mengikuti pemilu," tuturnya.

Bila pemerintah akhirnya memutuskan mengesahkan salah satu pihak, Teguh mengatakan akan rentan untuk digugat ke pengadilan tata usaha negara (PTUN). Itu sudah terjadi ketika pemerintah mengesahkan kepengurusan PPP versi Romahurmuzy.

"Keputusan pemerintah akan cacat dan berpotensi digugat. Di sisi lain kesalahan itu akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah," tukasnya.

Kepengurusan Partai Golkar terpecah menjadi dua sebagai imbas perbedaan pendapat yang ada di dalam partai tersebut. Kedua belah pihak yang bertikai menggelar musyawarah nasional (munas) sendiri dan sama-sama mengklaim pengurus yang sah serta menyerahkan berkas untuk disahkan Kemenkumham.

Munas di Bali diselenggarakan oleh pihak ketua umum Aburizal Bakrie. Munas tersebut kembali memilih Aburizal Bakrie sebagai ketua umum dalam pemilihan secara aklamasi.

Sedangkan munas di Ancol diselenggarakan kelompok penyelamat partai yang dimotori Agung Laksono. Agung Laksono terpilih sebagai ketua umum dalam pemungutan suara mengalahkan kandidat lain Priyo Budi Santoso dan Agus Gumiwang Kartasasmita.

Menanggapi pengajuan berkas dari kedua belah pihak, Menteri Hukum dan HAM Yasona H Laoly menyatakan membentuk tim khusus untuk mengkaji sebelum memberikan pengesahan.