Jakarta (ANTARA Sumsel) - Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhi Baskoro Yudhoyono menilai kebijakan pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi tidak tepat karena harga minyak mentah dunia menurun tajam.
"Kenaikan harga BBM bersubsidi tidak tepat karena harga minyak mentah dunia menurun tajam jauh di bawah harga asumsi dalam APBN Perubahan 2014 senilai 105 dolar AS per barel," kata Ibas di ruang rapat Fraksi Demokrat di Gedung Nusantara I, Jakarta, Selasa.
Selain itu menurut dia, kebijakan itu tidak tepat karena defisit anggaran dan cashflow dalam keadaan aman. Hal itu ujar Ibas terutama pada 2013 harga BBM bersubsidi baru dinaikkan sementara pada 2014 tarif dasar listrik dan bahan bakar gas mengalami kenaikkan.
"Keadaan ini akan membebani masyarakat karena harga-harga barang kebutuhan masyarakat pasti mengalami kenaikan," ujarnya.
Menurut dia, Fraksi Demokrat meminta presiden dan pemerintah menjelaskan alasan kenaikan harga BBM bersubsidi. Hal itu ujar dia meskipun pemerintah memiliki kewenangan untuk menaikkan harga BBM.
Selain itu menurut dia, pemerintah juga harus menjelaskan tentang dana kompensasi bagi masyarakat miskin dan tidak mampu serta asal dana tersebut.
"Pemerintah juga harus menjelaskan bagaimana cara menentukan rumah tangga yang menerima dana kompensasi tersebut," ujarnya.
Ibas juga menegaskan F-Demokrat mengusulkan agar DPR RI menggunakan hak dan kewenangannya untuk meminta penjelasan kepada presiden dan pemerintah tentang hal-hal yang berkaitan dengan dengan kenaikan BBM.
Presiden Joko Widodo mengumumkan penyesuaian harga BBM bersubsidi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (17/11) malam.
Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp2.000 sehingga harga premium yang semula Rp6.500 naik menjadi Rp8.500 per liter dan solar dari Rp5.500 menjadi Rp7.500 per liter.
Kenaikan harga tersebut mulai berlaku Selasa, 18 November 2014, pukul 00.00 WIB, serentak di seluruh wilayah Indonesia.
Presiden Joko Widodo mengatakan, kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut merupakan pilihan yang harus diambil pemerintah untuk mengalihkan subsidi dari sektor konsumtif menjadi produktif sehingga dapat dirasakan oleh lebih banyak orang, di antaranya untuk sektor infrastruktur dan pendidikan.
Selain itu, bagi masyarakat miskin dan hampir miskin, pemerintah telah menyiapkan bantuan sosial.
Demokrat: kebijakan pemerintah naikan harga BBM tidak tepat
Petugas SPBU sedang melayani pengisian bahan bakar minyak jenis premium di kendaraan milik pribadi. (Foto Antarasumsel.com/Yudi Abdullah)
...Kenaikan harga BBM bersubsidi tidak tepat karena harga minyak mentah dunia menurun tajam jauh di bawah harga asumsi dalam APBN Perubahan 2014 senilai 105 dolar AS per barel...
