Kanwil DJP Sumsel-Babel siapkan sistem awasi wajib pajak

Palembang (ANTARA Sumsel) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung menyiapkan sistem untuk mengawasi perkembangan data pembayaran pajak bagi wajib pajak orang pribadi dan badan usaha.

"Sekarang ini ada sistem yang dirancang untuk mengawasi perkembangan data pembayaran pajak, sistem tersebut dioperasikan oleh tim dalam ruangan khusus yang disebut dengan Strategic Room," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, Samon Jaya di Palembang, Kamis.

Dia menjelaskan, melalui ruangan khusus "Strategic Room" petugas pajak dapat melihat perkembangan data pembayaran pajak yang dilakukan oleh seluruh wajib pajak (WP) yang ada di dua provinsi.

Jika dalam perkembangan data pembayaran pajak dinilai kurang sesuai dengan penghasilan serta aktivitas bisnis WP orang pribadi dan badan usaha, petugas akan melakukan evaluasi dan pengecekan ke lapangan untuk mengetahui penyebab kekurangan itu.

Dengan menggunakan sistem "Strategic Room" itu diharapkan pengawasan terhadap WP dapat lebih maksimal serta meningkatkan pemasukan negara dari pajak yang sekarang ini dinilai masih kecil dan berpotensi ditingkatkan lebih besar lagi, katanya.

Menurut dia, selain menyiapkan sistem pengawasan yang baik, pihaknya juga terus berupaya melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha di Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dalam membayar pajak.

"Sekarang ini kesadaran masyarakat dan pelaku usaha membayar pajak masih sangat rendah sehingga perlu dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran tersebut," ujarnya.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak di antaranya menggalakkan penyuluhan, pembinaan serta pemberian sanksi kepada wajib pajak yang tidak mematuhi aturan perpajakan.

Secara kuantitas, dalam tiga tahun terakhir pihaknya berhasil meningkatkan jumlah WP orang pribadi dan badan usaha di dua provinsi yang menjadi wilayah kerjanya itu, namun secara kualitas pendapatan negara dari pajak belum maksimal.

Berdasarkan data pada 2011, WP badan usaha tercatat 42.000 perusahaan, kemudian pada 2012 meningkat menjadi 47.000 dan pada 2013 jumlahnya mencapai 51.442 perusahaan.

Sedangkan WP orang pribadi pada 2011 tercatat 584.000 orang, kemudian pada 2012 meningkat menjadi 683.000 orang, dan pada 2013 jumlahnya mencapai 736.000 orang.

Meskipun secara kuantitas jumlah wajib pajak mengalami peningkatan, namun yang memenuhi kewajibannya dengan baik dan membayar pajak sesuai ketentuan masih sangat sedikit di bawah 30 persen dari total WP yang terdata, kata Samon.