Pejabat: penyimpangan keuangan akibat lemahnya manajeman

Palembang (ANTARA Sumsel) - Direktur Pengawasan Fiskal dan Investasi Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian Djoko Prihardono mengatakan, penyimpangan keuangan dapat diakibatkan lemahnya pengendalian manajemen.

Berdasarkan audit BPKP ternyata permasalahan tersebut menjadi salah satu penyebab terjadinya korupsi, kata Djoko Prihardono saat rapat koordinasi supervisi pencegahan korupsi di Palembang, Selasa.

Dikatakannya, selain itu terjadinya penyimpangan keuangan negara akibat pegawai tidak kompeten, serta pengembangan pegawai tidak optimal.

Bukan itu saja, tetapi juga prosedur tidak memadai, implementasi pengendalian intern tidak baik, perencanaan kurang tepat serta jumlah sumber daya manusia di KPK masih terbatas dalam memberantas korupsi.

Menurut dia, sebagai upaya mewujudkan pemerintahan yang baik maka dimulai dengan membangun integritas diri sendiri, organisasi selanjutnya pada pembangunan nasional.

Dia mengatakan, berdasarkan gambaran APBN 2014 belanja pusat untuk dana transfer daerah Rp586,7 triliun atau 32 persen dari total belanja pusat.

Jadi belanja transfer tersebut perlu dilakukan pengendalian atas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, sehingga benar-benar dialokasikan untuk kepentingan publik.

Pimpinan KPK Bambang Widjojanto mengatakan, sekarang ini yang perlu diawasi bukan saja anggaran secara umum, tetapi juga ketahanan pangan.

Ketahanan pangan itu penting karena untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ujar dia.

Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengatakan, memang peran KPK yang utama pada bidang pencegahan supaya tidak terjadi penyelewengan.

Sehubunghan itu mari bangun anti korupsi berbasis keluarga, tambah dia.