Front pemuda mahasiswa tolak RUU Pilkada

Palembang (ANTARA Sumsel) - Front Pemuda Mahasiswa Sumatera Selatan mendatangi gedung DPRD provinsi setempat guna berunjuk rasa menyatakan menolak Rancangan Undang-Undang Pilkada yang berkemungkinan kepala daerah dipilih oleh legislatif.

"Kami adalah bagian terkecil dari rakyat yang menolak kepala daerah dipilih oleh DPRD sebagaimana Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang sedang dibahas DPR," kata Koordinator Lapangan Front Pemuda Mahasiswa Sumsel, Topan di Palembang, Rabu.

Menurut dia, secara logis bila kepala daerah dipilih oleh DPRD maka yang berpeluang untuk menjadi pemimpin atau gubernur, bupati/wali kota adalah bagian dari mereka yang berkuasa.

"Lalu, bagaimana dengan mereka yang merakyat, dekat dengan rakyat, yang selalu berjuang untuk menunaikan aspirasi rakyat?" katanya.

Ia mengatakan, perjuangan para pegiat demokrasi menuju era reformasi tidaklah main-main. Mereka mengorbankan segalanya, bahkan nyawa. Sebagai bangsa yang besar generasi sekarang dan medatang harus menghargai perjuangan mereka.

"Karena itu, kami yang tergabung dalam Front Pemuda Mahasiswa Sumatera Selatan menolak dengan tegas kepala daerah dipilih oleh DPRD," ujarnya.

Front tersebut meminta pimpinan dan anggota DPRD Sumsel untuk memberikan rekomendasi penolakan terhadap RUU pilkada, kemudian mendukung penuh setiap elemen masyarakat yang menolak RUU pilkada, katanya.

Para pengunjuk rasa diterima Sekretaris DPRD Sumatera Selatan, Ramadhan S Baseban yang menyatakan akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada anggota dewan, karena sekarang sedang melakukan kunjungan kerja.