Akademisi : pilkada lewat DPRD lebih banyak positif

Banjarmasin (ANTARA Sumsel) - Seorang akademisi dari Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin Dr H Ikhsan Anwari menilai,  Pilkada lewat DPRD lebih banyak positif dari pada negatif.
        
"Memang baik Pilkada dengan pemilihan rakyat langsung maupun lewat perwakilan atau DPRD ada positif dan negatif. Tapi Pilkada lewat DPRD lebih banyak positif," ujarnya di Banjarmasin, Rabu.
         
Karenanya, ujar dosen pascailmu hukum Unlam itu lebih cenderung atau sependapat kalau Pilkada lewat DPRD saja, sehingga masyarakat yang sudah tenang tidak terganggu kegiatan perpolitikan tersebut.
         
Mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu sependapat pula, Pilkada secara langsung oleh rakyat lebih berpotensi konflik, apalagi kalau tingkat pengetahuan atau pemahaman yang kepalang tanggung.
         
"Konflik di masyarakat itu pada umumnya terjadi pada kalangan yang kepalang tanggung tersebut. Kalau bagi orang yang betul-betul pintar dan atau orang tidak tahu, mereka masak bodoh," lanjut Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Unlam tersebut.
         
"Masih banyak lagi unsur negatif dengan Pilkada langsung, antara lain terjadi proses pembelajaran kebohongan publik melalui pencitraan, serta secara perlahan ata sedikit demi sedikit mengarah pengrusakan moral," tambahnya.
         
Doktor bidang ilmu hukum keluargan Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Jawa Timur (Jatim) itu tersenyum mendengar istilah Pilkada langsung sebuah demokrasi yang dihembuskan iblis.
         
Sebab Pilkada langsung cenderung membuat dosa berjemaah, karena masyarakat yang semula pulus, tanpa noda menjadi ikut terkena dengan persentase yang bervariasi atau berbeda.
         
"Kalau sudah banyak umat manusia, terutama kaum Muslim yang berdosa dan bisa menyeret kedalam neraka, berarti godaan iblis berhasil, sesuai dengan sumpahnya di hadapan Allah swt," ujar teman Ikhsan sesama mantan aktivis HMI.
         
Mengenai kekhawatiran akan anggota Dewan makan suap kalau Pilkada lewat DPRD, ia sependapat pula, untuk mencegah hal itu dengan melibatkan Komisi Pemberantasn Korupsi (KPK).
         
"Coba kalau saat Pilkada tersebut, KPK melakukan penyadapan terhadap alat komunikasi anggota DPRD, saya berkeyakinan suap itu tak akan terjadi. Kalau ada yang berani bermain atau mau disuap, berarti siap masuk penjara," lanjutnya.
         
Sementera kalau Pilkada dengan cara pemilihan langsung dari rakyat, sulit mendeteksi kemungkinan adanya permainan atau suap yang bahasa inteleknya "money politics" (politik uang).
         
"Selain itu, orang yang tidak standar untuk menjadi kepala daerah bisa menjadi kepala daerah, asalkan banyak duit. Karena sebagian masyarakat pemilih sudah terkontaminasi dengan duit," demikian Ikhsan Anwari.