Jakarta (ANTARA Sumsel) - Pusat Kajian Trisakti (Pusaka Trisakti) mengusulkan nama kabinet pemerintahan Jokowi-JK dengan nama 'Kabinet Trisakti' agar menteri-menteri tidak lepas dari semangat melompat untuk membangun kemandirian bangsa yang kondisi sekarang makin tak tentu arah.
"Pemberian nama 'Kabinet Trisakti' untuk menegaskan tekad kemandirian pemerintahan Jokowi-JK," kata Ketua Pusat Kajian Trisakti Rian Andi Soemarno di Jakarta, Rabu.
Ia mengatakan Pusaka Trisakti sependapat dan satu pemikiran dengan keputusan Jokowi-JK soal postur kabinet menjadi 34 menteri dikarenakan permasalahan ke depan yang Jokowi-JK hadapi nanti sudah tidak punya cukup waktu untuk memikirkan tahapan-tahapan yang dilakukan ketika melakukan perampingan sebuah organisasi.
"Postur realistis dan rasional. Negara Indonesia ini luas dengan kompleksitas permasalahan ekosospolkultural menjadi prioritas dalam Nawacita untuk segera diwujudkan. Bisa bayangkan proses pembubaran Deppen saja dulu memerlukan waktu 2 tahun yang dimulai dari sosialisasi, reorganisasi, reorientasi, pemantapan hingga pelaksanaan. Setiap tahapan tersebut memerlukan minimal 4-6 bulan," ujar Rian
Menurut Rian rakyat saat ini menaruh harapan besar pada duet "Jokka" (Jokowi-Kalla) agar mereka segera memusatkan energi dan dan upaya untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang langsung dapat dirasakan oleh publik dan dunia usaha, di tengah warisan pemerintahan SBY di sektor ekonomi seperti defisit APBN, subsidi yang salah sasaran, nilai tukar rupiah yang "jebol", korupsi massif hingga reformasi birokrasi yang tidak jalan.
Dikatakannya reformasi birokrasi yang menguntungkan publik itu bukan dengan menambah beban administrasi melalui pembubaran kementerian tapi bagaimana kementerian yang sudah ada melakukan perubahan mindset dan mentalitas serta merapihkan kordinasi antar kementerian agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi seperti sekarang melalui kodifikasi peraturan.
"Perubahan mentalitas birokrasi dari dilayani menjadi melayani, dari siput ruwet menjadi kuda cepat praktis dan dari garong menjadi akuntabel,"jelasnya.
Sementara itu Direktur Eksekutif Fahmi Habsyi menambahkan bahwa rakyat juga harus ditempatkan sebagai pemilik kedaulatan. Dimana "kedaulatan" itu pula menjadi pijakan praktik sistem pelaksanaan pemerintahan Jokowi-JK.
Ia mengatakan rakyat tidak sekedar hanya dilayani dalam pengertian kepentingan kinerja pemerintah dan 'Value For Money and Cash Flow dalam pendekatan New Public Management (NPM) dan rakyat juga tidak dilayani sebagaimana pelayanan diterapkan negara liberal dalam pendekatan New Public Service (NPS) yang menempatkan rakyat bagian agenda kesejahteraan sosial yang tak mampu diberdayakan.
"Kabinet Jokowi-JK agar menempatkan intisari Pancasila yaitu gotong-royong dalam kerangka berpikir pelaksanaan pemerintahan. Kekuatan rakyat harus didorong bersama dalam kerangka berdikari dan berdaulat yang didorong produktivitasnya menjadi kekuatan nasional/internasional yang berpijak kekuatan SDM dan SDA di dalam negeri," ujar Fahmi Habsyi
Fahmi berharap sebaiknya perubahan nomenklatur beberapa kementerian yang ada nanti semangat dan orientasinya memberdayakan potensi rakyat dan percepatan target visi-misi. Misalnya Kementerian Sosial diubah menjadi Kementerian Pembangunan Sosial atau Kementerian Pertanian menjadi Kementerian Produksi Pangan.
Pusaka Trisakti usulkan nama kabinet Jokowi-JK 'Kabinet Trisakti'
Ilustrasi - Relawan Jokowi-JK. (Foto Antarasumsel.com/14/Susilawati)
...Reformasi birokrasi yang menguntungkan publik itu bukan dengan menambah beban administrasi melalui pembubaran kementerian tapi bagaimana kementerian yang sudah ada melakukan perubahan mindset...
