Kadin inginkan pemerintah perbaiki sarana pelabuhan perikanan

Jakarta (ANTARA Sumsel)- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menginginkan pemerintah segera dapat memperbaiki sarana pelabuhan perikanan untuk dapat meningkatkan produksi sektor kelautan dan perikanan Indonesia.
       
"Kami harapkan pemerintah bisa menambah pelabuhan 'cold storage' di sentra-sentra perikanan, kemudian juga dapat mengkaji prospek kerja sama dengan pihak swasta," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perikanan dan Kelautan Yugi Prayanto di Jakarta, Selasa.
       
Selain itu, menurut dia, pihaknya juga mengharapkan ada kebijakan khusus terkait permasalahan BBM yang penting untuk operasional nelayan.
       
Apalagi, Kadin juga telah membuat "Road Map" atau peta jalan sektor kelautan dan perikanan dengan menetapkan sejumlah program dan sasaran.
       
Ia mengungkapkan, pada sektor perikanan, optimalisasi produksi perikanan budidaya nasional dan produksi perikanan tangkap di ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) dan Laut Lepas menjadi salah satu bidikan utama.
       
"Kami targetkan perikanan budidaya dan tangkap nasional bisa mencapai 38,2 juta ton di tahun 2019 dan menjadi salah satu komoditi ketahanan pangan nasional," jelasnya.
       
Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan bertekad untuk terus memperkuat sarana di pelabuhan perikanan di berbagai daerah di Tanah Air antara lain guna melancarkan proses pembangunan sistem logistik ikan nasional.
       
"Sejak digulirkannya program peningkatan kesejahteraan nelayan di tahun 2011, KKP berhasil merealisasikan berbagai capaian positif dalam penguatan sarana dan prasarana di pelabuhan perikanan," kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo.
       
Sharif mencontohkan telah dibangunnya pabrik es sebanyak 60 unit, lalu diikuti dengan berdirinya cold storage sebanyak 30 unit dan solar packed dealer nelayan (SPDN) sebanyak 96 unit.
       
Sementara untuk meningkatkan jiwa wirausaha dan pendapatan nelayan, KKP juga bertekad terus melaksanakan antara lain pembuatan rumah murah serta pekerjaan alternatif dan tambahan bagi keluarga nelayan.
       
Selain itu, lanjutnya, adalah pemberian skema UMK dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembangunan SPBU solar, pembangunan cold storage, angkutan murah, fasilitas sekolah/puskesmas, dan fasilitas bank rakyat.