Menteri Kelautan inginkan nelayan tetap dapat subsidi BBM

Jakarta (ANTARA Sumsel) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo menginginkan nelayan tradisional tetap mendapatkan jatah subsidi dalam jumlah yang memadai karena BBM bersubsidi merupakan komponen yang vital dalam menangkap ikan.
         
"Kami telah mengagendakan rapat hingga tiga kali guna memperjuangkan nasib nelayan dalam mendapatkan jatah solar bersubsidi," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
         
Menteri Kelautan dan Perikanan mengingatkan bahwa BBM merupakan komponen penting bagi nelayan karena mengambil porsi 70 persen dari total biaya melaut sehingga bila BBM terlalu mahal akan berimbas pada tidak melautnya nelayan.
         
Hal itu, ujar dia, berpotensi membuat industri pengolahan perikanan menjadi stagnan dan bahkan lesu karena terancamnya pasokan pangan.
         
Sharif juga berpendapat, nasib para nelayan diibaratkan sama dengan para petani tetapi benih dan pupuk yang penting bagi petani mendapatkan subsidi. "Karena itu, subsidi yang paling tepat untuk nelayan adalah BBM bersubsidi," katanya.
         
Sebelumnya, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menginginkan evaluasi pengelolaan subsidi energi agar tidak memihak serta tidak menyengsarakan kalangan nelayan tradisional di berbagai daerah.
         
"Evaluasi kebijakan pengelolaan subsidi energi yang terlampau berorientasi ke daratan, khususnya BBM untuk nelayan, agar benar-benar tepat sasaran," kata Sekjen Kiara Abdul Halim di Jakarta, Rabu (13/8).
         
Menurut Abdul Halim, kebijakan yang saat ini terkait pemangkasan atau pembatasan subsidi BBM jelas merugikan masyarakat nelayan.
         
Pusat Data dan Informasi KIARA  per Agustus 2014 menemukan persoalan yang berulang dari tahun ke tahun menyangkut pengelolaan subsidi BBM bagi nelayan di Palu (Sulawesi Tengah), Langkat (Sumatera Utara), Konawe (Sulawesi Tenggara), Tarakan (Kalimantan Utara), dan Kendal (Jawa Tengah).
         
Persoalan itu antara lain tidak tersedianya fasilitas pendistribusian BBM bersubsidi sehingga memicu persaingan tidak sehat antara nelayan berkapal kecil dan kapal besar.
         
Persoalan lainnya adalah kecilnya alokasi dan pasokan yang tidak reguler berakibat pada sulitnya nelayan mendapatkan BBM bersubsidi dengan harga yang dipatok pemerintah.
         
Terakhir, pola melaut yang berbeda-beda dan dikesampingkan dalam kebijakan pengelolaan BBM bersubsidi berimbas pada menganggurnya nelayan. "Mendapati fakta ini, mestinya ada kebijakan khusus dalam penyaluran BBM bersubsidi untuk nelayan, di antaranya bekerjasama dengan organisasi nelayan/perempuan nelayan," ujarnya.