Menko Polhukam imbau masyarakat tidak terprovokasi

Jakarta (ANTARA Sumsel) - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Djoko Suyanto mengimbau seluruh masyarakat agar tidak terprovokasi dan melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum.
               
"Kita imbau seluruh rakyat Indonesia untuk tetap tenang, tak terhasut atau terprovokasi maupun mengikuti ajakan-ajakan untuk bertindak melanggar hukum karena tindakan itu justru mencederai proses pematangan demokrasi kita," kata Menko Polhukam, saat jumpa pers usai melakukan rapat di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa petang.
                 
Menurut Djoko, segala hal yang berkaitan dengan kewenangan Pemilu berada di tangan KPU.
               
Rapat yang dihadiri oleh, antara lain Mendagri Gamawan Fauzi, Kapolri Jenderal Pol Sutarman, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marchiano Norman itu dilakukan untuk menanggapi pernyataan capres nomor urut satu, Prabowo Subianto yang menarik diri dari proses Pilpres.
                
Dalam pernyataannya itu, Prabowo Subianto akan berjuang dengan landasan konstitusi, hukum diatas asas dan tidak akan melakukan kekerasan apa pun.
                
Aparat keamanan, kata Djoko, tetap berkomitmen penuh untuk terus mengamankan proses demokrasi ini agar keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat dapat dijamin dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
               
"Aparat polri dan dibantu oleh TNI akan bertindak tegas apabila ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh siapa pun yang melanggar hukum," tegas Menko Polhukam.
                
Djoko Suyanto juga mengimbau media massa agar memenangkan pendukung Prabowo Subianto dan berjuang diatas hukum dan landasan hukum.
    
Pasukan TNI
            
Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menegaskan, pasukan khusus TNI akan diterjunkan manakala situasi keamanan menjelang penetapan Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 berlangsung tak kondusif.
                 
"Pasukan Kostrad, Kopassus, Marinir dan Paskhas merupakan prajurit andal. Pasukan cadangan ini dibawah kendali Panglima TNI. Saya tak ingin kalian diturunkan. Kalau diturunkan berarti situasi kritis. Saya hanya menginginkan kalian melakukan apel siaga saja dan siaga bila situasi tak kondusif. Pasukan dalam posisi tertinggi," kata Panglima TNI dalam amanatnya pada Apel Siaga Pengamanan Pilpres 2014, di Mabesad, Jakarta Pusat, Selasa pagi.
                
Menurut dia, apel siaga dilaksanakan dalam menjaga situasi keamanan yang sudha tercipta dengan baik menjelang penetapan Pilpres 2014.
                
"Saya tegaskan, TNI sama sekali tak menginginkan adanya kelompok-kelompok tertentu yang mengganggu stabilitas keamanan nasional dan struktur sosial yang sudah terbangun dengan baik," kata Moeldoko.
                
Ia mengatakan, ada perbedaan membangun struktur sosial dengan membangun infrastruktur. Infrastruktur mudah untuk dibangun kembali, namun membangun struktur sosial yang telah dirusak sangat sulit untuk dibangun kembali.
                 
"Apabila gangguan itu terjadi, TNI bertekad akan bertindak dengan tegas untuk selamatkan masyarakat, bangsa dan negara. Kebijakan panglima sangat jelas dalam menjalankan tugas, yakni netral, tegas dan profesional. Itu standar yang kita miliki, oleh karena itu prajurit harus mempedomaninya," kata Panglima TNI.