Palembang (ANTARA Sumsel) - Legislator DPRD Sumatera
Selatan meminta kepada satuan kerja pemerintah daerah untuk
memperhatikan betul tentang terealisasinya target-target retribusi yang
telah ditetapkan dalam Peraturan daerah APBD.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Sumatera
Selatan, HA Rozak Amin pada rapat paripurna pemandangan umum
fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) tentang
perubahan APBD tahun 2014 di Palembang, Senin.
Menurut dia, target penerimaan tersebut merupakan penerimaan daerah
bagi pembangunan yang juga dianggarkan pada masing-masing satuan kerja
pemerintahan daerah (SKPD).
Apabila target penerimaan dapat melebihi target maka pengurangan anggaran di masing-masing SKPD tidak akan terjadi, katanya.
Ia mengatakan, kemudian penyerapan anggaran pemerintah daerah masih
terus dipacu, hal ini terkait dengan masih rendahnya realisasi
penyerapan APBD.
Selain itu, monitoring realisasi penyerapan belanja oleh pemerintah
daerah sangat penting dilakukan untuk mendorong perencanaan anggaran
yang lebih baik, penetapan anggaran tepat waktu serta pelaksanaan
program kerja yang lebih disiplin, ujarnya.
Ia menuturkan, realisasi belanja daerah Sumsel 2014 pada APBD
perubahan 2014 mengalami penurunan dari semula Rp6,50 triliun menjadi
sebesar Rp6,04 triliun, berkurang sebesar Rp456,92 miliar.
"Kami fraksi Partai Golkar, dapat memahami sebagai akibat tidak
terealisasinya pendapatan daerah sesuai dengan target yang
direncanakan," paparnya.
Selanjutnya pada komponen penerimaan pembiayaan mengalami penurunan
yang sangat signifikan dari target APBD 2014, semula Rp280,6 miliar pada
perubahan APBD menjadi Rp270,6 miliar atau berkurang Rp10,1 miliar.
"Terhadap permasalahan ini, kami mengharapkan dalam merencanakan
penerimaan pembiayaan betul-betul didasarkan pada kemampuan," katanya.
Berita Terkait
Ratu Dewa jawab pemandangan umum anggota fraksi DPRD Palembang
Selasa, 21 November 2023 22:08 Wib
Pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Raperda Perubahan APBD Sumsel TA 2023
Jumat, 4 Agustus 2023 21:22 Wib
Anggota DPR minta Kejagung ungkap aktor intelektual kasus minyak goreng
Rabu, 20 April 2022 10:41 Wib
PAN: Tuduhan "comitment fee" Formula E praktik ijon terlalu berlebihan
Minggu, 13 Februari 2022 6:40 Wib
Fraksi PPP DPR nilai tuntutan pembubaran MUI terlalu berlebihan
Jumat, 19 November 2021 23:03 Wib
Anggota DPR kecam kekerasan terhadap jurnalis Tempo
Selasa, 30 Maret 2021 14:21 Wib
Delapan fraksi DPRD OKU tolak penunjukan Edward sebagai Plh bupati
Rabu, 10 Maret 2021 11:00 Wib
Anggota Komisi I DPR soroti rencana Kemhan beli pesawat Eurofighter
Rabu, 22 Juli 2020 13:25 Wib